Ada 102.500 Rumah Subsidi Dijual Pada 2020, Syaratnya Makin Mudah

Kebutuhan rumah terus meningkat
Ilustrasi Kawasan Perumahan

Terkini.id, Makassar – Pemerintah terus memudahkan prosedur untuk memiliki rumah, demi membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu aturan baru yang dirombak untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah adalah terkait bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, bakal ada sebanyak 102.500 unit rumah murah atau subsidi yang akan dibangun pada tahun 2020 mendatang.

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengungkapkan, pembangunan ratusan ribu unit rumah tersebut sesuai dengan jumlah anggaran subsidi yang sudah diketok sebesar Rp 11 triliun.

Adapun, subsidi perumahan dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah,” terang Wempi saat membuka acara Indonesia Property Expo 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu 16 November 2019 kemarin.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan tersebut di antaranya FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Wempi menyebut, untuk fasilitas SSB Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar, fasilitas subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp 600 miliar untuk 150.000 unit rumah, fasilitas TAPERA/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.

Di tengah ketatnya anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah melonggarkan aturan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo mengatakan pelonggaran aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

“Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang dimaksudkan untuk semakin mendorong percepatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR,” kata Wempi saat membuka acara Indonesia Property Expo 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Wempi mengungkapkan beberapa aturan yang dilonggarkan seperti persyaratan uang muka yang semula minimal 5% menjadi 1%. Lalu, lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal 6 bulan menjadi 3 bulan.

Selain itu, perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT juga ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari. Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang batasan lebar kaveling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan lebar kaveling rumah tapak umum yang diperoleh Melalui BP2BT. Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal 6 meter menjadi paling rendah 5 meter untuk site plan yang telah disetujui Pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

Oleh karena itu, Wempi berharap pengembang dan pihak bank pelaksana dapat lebih bekerja sama dalam mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu yang tersisa pada tahun ini. Harapannya, semakin banyak orang bisa punya rumah sendiri.

Syarat Kepemilikan Rumah Subsidi

Syarat yang ditawarkan untuk kepemilikan rumah subsidi pun terbilang mudah. Mulai dari uang muka Rp 0 hingga proses administrasinya.

Setidaknya, si calon pembeli jika ingin membeli hanya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, dan yang pasti belum memiliki rumah.

“Kalau DP nol itu jadi si calon pembeli bayar booking fee, isi biodata dan BI checking,” jelas Ramdan, salah satu penjaga booth rumah subsidi.

Ramdan menjelaskan, proses selanjutnya yang harus dilakukan pembeli jika lolos proses BI checking adalah melengkapi berkas sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain fotokopi NPWP, slip gaji tiga bulan terakhir, fotokopi SK pengangkatan karyawan, hingga surat keterangan belum memiliki rumah.

Menurut Ramdan, masing-masing developer memiliki kebijakan terhadap biaya pemesanan (booking fee) dan uang muka. Jika pembeli membatalkan maka booking fee hangus, sedangkan untuk uang muka bisa dikembalikan tidak 100 persen.

Berita Terkait
Komentar
Terkini