Ada Bukti CCTV, Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Tiba di Jakarta Sejak 7 Januari

Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW). [Sumber : Merdeka.com]

Terkini.id, Jakarta – Pihak Imigrasi akhirnya mengakui bahwa tersangka suap yang sedang buron yakni Harun Masiku, sudah ada di Jakarta sejak 7 Januari.

Sebelumnya KPK dan pihak Imigrasi menyebutkan, tersangka suap yang merupakan kader PDIP tersebut kabur ke Malaysia dan belum kembali.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengungkapkan bahwa kader PDI Perjuangan Harun Masiku (HAR), tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” ujar Ronny dikutip antara, Rabu 22 Januari 2020.

Pernyataan Ronny tersebut mengamini apa yang disampaikan istri Harun Masiku, Hildawati Jamrin dan rekaman kamera pengawas di Bandara Soekarno Hatta yang beredar bahwa Harun telah di Jakarta pada 7 Januari 2020.

Menarik untuk Anda:

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

Oleh karena itu, Ronny mengatakan telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya keterlambatan waktu dalam pemrosesan data itu.

“Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya,” terang Ronny.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari adanya informasi mengenai kepulangan Harun Masiku ke Tanah Air pada 7 Januari 2020 adalah dengan mencegah yang bersangkutan ke luar negeri, sesuai dengan perintah dari Pimpinan KPK.

“Hal tersebut telah terhubung ke seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia melalui sistem yang tergelar,” ucap Ronny lagi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.

Setelah kasus suap yang melibatkan Harun Masiku mencuat, keberadaan dirinya tidak diketahui.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, Jumat (17/1) mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, Harun Masiku masih berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

“Kami tetap untuk sementara ini berpedoman pada keterangan Imigrasi menyatakan yang bersangkutan ada di luar negeri dan belum ada catatan yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia,” ujar Ali.

Keberadaan Harun Masiku yang sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari ini menjawab selalu berkilahnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Harun Masiku. Bahkan, Yasonna selalu bersikukuh bahwa Harun Masiku sudah tak lagi berada di Indonesia.

“Pokoknya belum di Indonesia,” kata Yasonna usai menghadiri Deklarasi Resolusi Permasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika IIA, Jakarta Timur, Kamis 16 Januari 2020.

Berdasarkan informasi yang dia terima, Harun bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Setelah itu, belum ada kabar lain yang diterimanya ihwal keberadaan Harun.

Harun Masiku merupakan satu dari empat tersangka yang ditetapkan KPK pada Kamis (9/1/2020) lalu terkait dengan tindak pidana korupsi suap penetapan calon terpilih anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sebagai penerima, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan I menggantikan calon terpilih anggota DPR PDIP asal Dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu menerima Rp600 juta.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Subsidi Gaji ke Karyawan Mal

NU: Lebih Baik Dana Pilkada Digunakan untuk Layanan Kesehatan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar