900 Hari KPK Gagal Menangkap Harun Masiku, Karyoto: Saya Nafsu Sekali Ingin Menangkap

Terkini.id, Jakarta – Tersangka utama dari kasus dugaan korupsi yang ditetapkan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dalam periode 2019-2024 Harun Masiku masih menjadi buronan KPK sampai saat ini memasuki hari ke-900.

KPK mendapat banyak hujatan kritikan kertas terkait belum mampu menangani kasus yang menyeret kaum elit PDIP tersebut.

Indonesia Corrupton Watch (ICW) memberikan sindiran lewat spanduk ‘Harun Masiku Hilang 900 Hari’ yang dibentangkan luas sepanjang jalan layang Patung Tugu Pancoran, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Pecahkan Rekor Rugikan Negara, Surya Darmadi Jadi Buronan

Harun diproses hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia.

Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Baca Juga: KPK Setor Uang Pengganti Rp 14,5 M dari Terpidana Korupsi...

Kasus ini terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8-9 Januari 2020, dua tahun lalu, di sejumlah lokasi seperti Jakarta dan Depok.

Harun saat itu tidak ikut ditangkap. KPK hanya berhasil menangkap Wahyu bersama tujuh orang lainnya.

Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK sbut Harun sudah lama melakukan pelarian ke luar negeri ketika pihaknya melakukan OTT.

Baca Juga: KPK Setor Uang Pengganti Rp 14,5 M dari Terpidana Korupsi...

Ia bahkan mengaku mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

yang sebut Harun melarikan diri ke Singapura sejak 6 Januari dan belum kembali sejak KPK melakukan OTT.

Belakangan atau tepatnya pada 22 Januari 2020, pihak Imigrasi baru mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal tersebut.

Imigrasi berdalih telah terjadi kerusakan sistem sehingga data perlintasan Harun tidak masuk ke dalam pusat informasi.

Sampai saat ini, terhitung lebih dari 900 hari, KPK belum mampu menangkap Harun yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 20 Januari 2020 silam.

Informasi mengenai perkembangan pencarian buron tersebut pun nihil.

KPK selalu mengaku tetap memburu Harun, tetapi menolak menyampaikan perkembangan detail pencarian kepada publik.

Jika itu dilakukan, menurut KPK, maka akan riskan karena Harun bisa terus bersembunyi.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menuturkan sejumlah kasus dengan tersangka yang berstatus buron sama-sama penting untuk ditangkap dan diproses hukum.

Sejauh ini ada empat buron yang belum diproses hukum oleh KPK. Yakni Harun Masiku (2020), Surya Darmadi (2019), Izil Azhar (2018), dan Kirana Kotama (2017).

“Kami pastikan KPK tetap mencari DPO tersebut,” ujar Ali, Rabu (29/6).

KPK tidak menentukan target waktu untuk menangkap buron kasus korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengibaratkan perburuan Harun seperti mencari jarum di dalam sekam.

“Cari orang itu enggak gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam,” kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Dalam prosesnya, KPK mengirim surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu Harun.

Surat Permohonan penetapan status buron internasional itu dikirim langsung ke Sekretaris Nasional Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Senin, 31 Mei 2021.

Upaya tersebut dinilai lambat lantaran Harun sudah melarikan diri lebih dari 500 hari.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meyakini pimpinan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri tidak akan mau dan mampu menangkap Harun.

Menurut dia, dugaan tersebut dapat dilihat dari sikap diam Firli Cs saat pegawai KPK diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor PDIP.

Kemudian pemulangan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti, hingga penyingkiran tim pencari Harun melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ronald Paul Sinyal selaku tim penyidik KPK disingkirkan melalui asesmen TWK yang mengungkapkan bahwa Harun sedang berada di Indonesia pada Agustus 2021.

Ronald sendiri tidak diperbolehkan melakukan pencarian lebih lanjut karena status nonaktif yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 652 Tahun 2021.

Sedangkan Deputi Penindakan dan Esksekusi KPK yaitu Karyoto mengungkapkan bahwa lembaganya sempat mendapatkan informasi

berupa lokasi kebedaraan Harun di luar negeri namun dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat proses penangkapkan.

Karyoto mengaku bernafsu menangkap eks calon legislatif PDIP tersebut.

Ia mengklaim Ketua KPK Firli Bahuri sudah memberi perintah secara langsung untuk menangkap Harun yang kabur sejak Januari 2020.

“Saya sangat nafsu sekali ingin menangkap kalau diperintah. Waktu itu pak ketua sudah memerintahkan ‘kau berangkat’, tapi kesempatannya belum ada,” kata dia, Selasa, 24 Agustus 2021.

Bagikan