Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengadu kepada Dokter Terawan tentang adanya rumah sakit ‘nakal’ di sejumlah daerah. Said Abdullah mengaku rumah sakit tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif COVID-19 demi mendapatkan anggaran corona.
Hal itu diungkakpan Said saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester I 2020.
Aduan disampaikan Said Abdullah kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir dalam rapat kerja.
“Ada kenakalan juga di rumah sakit, tidak COVID tapi dinyatakan COVID. Keluarga enggak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan COVID,” kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu 15 Juli 2020 seperti dikutip dari kumparan.
Dia melanjutkan, setelah diselidiki ternyata rumah sakit itu sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit.
- Penyaluran LPG 3 Kg di Pinrang Dipastikan Normal, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tambah Pasokan 18.480 Tabung
- Kalla Run 10K Segera Digelar, Rute Lebih Presisi dan Tersertifikasi Kelas Dunia
- Atasi Krisis Air Bersih, PLN Peduli dan Human Initiative Hadirkan PLN SEJUK di Jeneponto
- Presale Tiket Musikaria Adira Festival 2026 Dibuka, Harga Mulai Rp119 Ribu
- Dinas DPPA Sulsel Jalan di Tempat: Program Ada, Anggaran Tak Cair
“Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati COVID lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena COVID masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana,” jelasnya.
Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Bahkan dia juga meminta agar memberikan sanksi bagi rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut.
Selain itu, Pimpinan Banggar DPR RI tersebut juga meminta agar serapan anggaran kesehatan bisa lebih meningkat.
“Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan kemenkes,” tambahnya.
Pemerintah menganggarkan sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,55 triliun. Namun hingga 8 Juli 2020, penyerapannya baru 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.