Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa mustahil jika aksi pengambilan alih kekuasaan di Partai Demokrat oleh Moeldoko tak diketahui oleh Istana.
Apalagi, katanya, mengingat Moeldoko menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi, dengan membiarkan Moeldoko bikin ‘ribut’ di Partai Demokrat, menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini,” ujar Pangi dikutip dari JPNN, Senin, 8 Maret 2021.
Terlebih lagi, dalam jauh-jauh hari, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan kabar perihal adanya rencana kudeta dalam partai bintang mersi ini.
Pangi menilai, Jokowi harusnya memecat Moeldoko yang telah mencoreng nama baik Jokowi dan juga istana.
- Maknai Senyum SBY Saat Dengar Isu Kudeta Demokrat, AHY: Senyumnya Penuh Arti
- Moeldoko Gagal Kudeta Demokrat, Pengamat: Dia Bisa Jadi Gelandangan Politik
- Moeldoko Gagal Kudeta Demokrat, Andi Mallarangeng: Dia Bisa Merasa Ditipu
- Ejekan Arief pada Kubu KLB Deli Serdang: Selamat Partai Gagal Kudeta
- Marak Kudeta Organisasi, Gatot Nurmantyo: Tinggal Tunggu Bangsa Ini Hancur
Tak hanya itu, Pangi juga menyarankan untuk secepatnya menolak pengesahan KLB dan mengakui AHY sebagai Ketua Umum PD yang sah.
“Itu saja tidak cukup, pemerintah saya kira perlu menyakinkan publik tidak ada dualisme kepengurusan di PD. Kemudian, mengakui bahwa AHY ketua umum PD yang sah,” tutur.
Dalam hal ini juga Pangi juga mencurigai adanya agenda yang didesain sedemikian rupa oleh oknum-oknum tertentu.
“Mungkinkah amandemen UUD 1945 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode?”
“Apa pun agendanya, masyarakat layak curiga. Karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan semua,” pungkas Pangi.
Pangi menilai hal tersebut dengan melihat komposisi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk, 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75 persen kursi, sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
Selain Pangi, Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto mengatakan hal yang sama.
Ia mengatakan bahwa salah alasan mengapa kudeta pada partai Demokrat bisa terjadi ada dua alasan.
Dilansir dari Rmol.id, alasan pertama, agenda amendemen perlu mayoritas mutlak di MPR RI, sehingga periodesasi jabatan Presiden bisa dilanjutkan.
“Bila poin pertama gagal, setidaknya dengan genggam Demokrat di tambah PKB dan PPP sebuah bargains si Lurah kelak,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
