Aksi Setelah Tanggal 22 Mei 2019

GUNA mengantisipasi gerakan setelah penetapan Pemilu tanggal 22 Mei oleh KPU, Densus 88 terus berupaya untuk menangkap seluruh anggota JAD ( Jamaah Ansharut Daulah) Bekasi yang dikenal ahli merakit bom dan siap malakukan aksi bom bunuh diri.

Ini lantaran kelompok JAD Bekasi menargetkan melakukan aksi terornya pada 22 Mei.

JAD menganggap akan ada aksi yang melibatkan jumlah massa yang besar saat itu.

Benarkah akan ada gerakan pada tanggal 22 Mey dalam bentuk People Power? Pengalaman di negara lain, aksi people power itu terjadi apabila ada dukungan dari negara maju seperti AS.
Kalau AS tidak memberikan dukungan maka dipastikan aksi itu hanya omong kosong.

Akan tetapi entah mengapa ada pihak yang yakin akan mendapat dukungan dari AS.

Prabowo terus berupaya mendapatkan simpati dari masyarakat international atas kemungkinan kalahnya dalam Pemilu 2019.

Minggu lalu, dia mengundang wartawan asing ke rumahnya untuk press release berkaitan dengan kecurangan Pemilu.

Tentu dari pemberitaan media massa asing ini akan bisa mempengaruhi kebijakan negara lain seperti AS untuk mendukungnya.

Namun, reaksi media asing tidak nampak membenarkan pernyataan Prabowo. Mengapa? karena di samping semua negara maju hadir menjadi pemantau pemilu, kepala negara asing juga sudah mengucapkan selamat kepada Jokowi atas terlaksananya pemilu yang tertip dan damai.

Teman saya mengatakan, “Andaikan bukan Trump Presiden AS, mungkin ceritanya lain. Katanlah Hillary yang jadi Presiden, maka masalah Indonesia sekarang akan berujung seperti Suriah dan Libia.”

Mengapa? karena kebikan politik Trump tidak lagi keluar negeri. Dia fokus kepada urusan domestik. Bagaimana AS bisa besar kembali.

Trump sebagai pengusaha sangat paham bahwa aksi polisional AS terhadap negara lain memakan ongkos mahal bagi AS, dan itu pada akhirnya bukan memperjuangkan demokratisasi tetapi lebih kepada membela kepentingan pengusaha TNC AS saja.
Pelajaran dari kejatuhan ekonomi AS di era Bush dan lambatnya recovery economi era Obama karena elite politik AS tidak bisa lepas dari pengaruh TNC di balik setiap kebijakan ekonomi dan international.

Di era Trumps, AS tidak mau lagi mengongkosi pasukan AS yang ada di Korea, makanya dia berusaha melakukan perdamaian dengan Korea Utara.

Aksi perang dagang AS dengan China, sebetulnya bukan niat Trump untuk memukul China. Tetapi lebih karena ingin memberikan pelajaran kepada TNC AS yang beroperasi di China dan membanjiri produksinya di AS.

Dalam kasus Freeport, AS tidak mau intervensi. Itu dibuktikan dalam kunjungan Wapres AS, Mike ke Jakarta bertemu dengan Jokowi.

Mike menegaskan mendukung kebijakan AS terhadap Freeport selagi sesuai dengan UU Indonesia. Makanya perundingan dapat berlangsung mulus untuk kepentingan Indonesia.

Itu karena AS tidak melihat keberadaan Freeport selama ini menguntungkan negara AS, hanya sekadar memuaskan pengusaha AS saja.

Partai Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra sebetulnya sudah paham soal ini.

Bahwa rencana aksi people Power seperti seruan di sosial media sangat berisiko terhadap eksitensi mereka sebagai partai politik. Mengapa? kekuatan aksi rakyat tanpa dukungan dari international akan mudah dipatahkan pemerintah.

Akan selalu gagal. Secara tidak langsung mereka sudah menjauh dari semua rencana aksi people power. Yang tersisa para proxy Asing yang masih caper atas nama agama, dan kini sedang diburu oleh Densus 88.

Berita Terkait
Komentar
Terkini