Alasan Disbudpar Rombak Pengurus BPPD Sulsel, Kadis: Ketuanya Sudah Tidak Aktif

Terkini.id, Makassar – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan (Sulsel) merombak struktur kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan atau BPPD Sulsel lantaran pengurus yang lama dinilai tidak aktif lagi.

Tahapan perombakan BPPD Sulsel, menurut Kepala Disbudpar Sulsel, Denny Irawan masih dalam proses. Salah satu indikasi perombakan BPPD adalah ketua sebelumnya yakni Akbar Nugraha dan anggotanya tidak aktif lagi.
 
“Itu lagi kita pelajari karena yang lalu (pengurus) tidak aktif. Itu salah satu indikasinya ketika kelembagaan itu tidak aktif ketua dan anggotanya tidak aktif jadi mau tidak mau harus dievaluasi,” ungkap Denny, Senin 20 September 2021.

Menurut mantan kepala Bapenda Sulsel itu, sejumlah tugas BPPD seperti meningkatkan citra kepariwisataan Sulsel, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa serta meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan serta tugas lainnya harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Usai MoU Join Promotion Wisata Sulsel di Mandalika, Dispar-BPPD Libatkan...

Apalagi menurut dia, di masa pandemi Covid-19 peningkatan sektor pariwisata sangat menurun.

“Bagaimana bisa bergerak bagus mendukung perkembagan pariwisata di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Kita harus segera bergerak, kalau sudah tidak aktif yah harus dievaluasi,” sebut Denny.

Baca Juga: Gelar Sulsel Great Sale 2021, Jadi Cara Disbudpar Bangkitkan Kembali...

Ada pun terkait proses pengukuhan pengurus BPPD Sulsel yang baru, Denny mengatakan hingga saat ini belum ada jadwalnya.

“Belum adapi (pengukuhan). Jadi tidak serta merta dikukuhkan, harus dievaluasi dulu. Jadi kalau beritanya dikukuhkan, saya juga kaget, karena belum ada (pengukuhan),” ucapnya.

Perubahan struktur pengurus BPPD Sulsel ini sebelumya ditanggapi keras oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis. 

Baca Juga: Gelar Sulsel Great Sale 2021, Jadi Cara Disbudpar Bangkitkan Kembali...

Dalam proses perubahan struktur organisasi BPPD Sulsel Periode 2019 – 2023 dinilai tidak sesuai dengan aturan yang melandasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

“Perombakan struktur kepengurusan BPPD Sulsel itu keliru. Jika tim sembilan yang disahkan kepala daerah belum menyelesaikan periodenya. Jika ketua terpilih mengundurkan diri. Maka Kepala Daerah akan menunjuk Pelaksana Tugas untuk menyelesaikan program kerja di masa periode itu,” kata politisi Demokrat itu.

Lanjut, Januar menyebut perombakan pengurus BPPD seharusnya dilakukan dalam rapat luar biasa yang di fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan kelembagaan itu.  

“Secara hukum perubahan struktur dalam rapat monitoring maupun evaluasi BPPD Sulsel yang difasilitasi OPD itu cacat administrasi. Rekomendasi hasil pertemuan yang diserahkan OPD itu jelas rawan somasi. BPPD Sulsel dalam UU Kepariwisataan Nomor 10/2009 adalah sebagai koordinator promosi daerah dan mitra Pemerintah Daerah. Mereka ini tenaga profesional, bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diikat dengan aturan kepegawaian daerah,” bebernya 

Januar yang pernah menjabat sebagai Ketua BPPD Sulsel ini menilai penunjukan pimpinan lembaga yang menjadi amanah Undang-undang ini bisa saja berasal dari luar unsur kepariwisataan daerah, sepanjang pemimpin yang ditunjuk ini mampu menjalankan amanah organisasi sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku

“Sebenarnya penunjukan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah itu adalah hak preogratif Kepala Daerah di masing-masing wilayah baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Undang-undang hanya mengatur komposisi tim sembilan unsur kebijakan BPPD Sulsel. Masing-masing keterwakilannya wajib memenuhi 4 dari unsur kepariwisataan, 2 orang perwakilan organisasi profesi, 1 perwakilan maskapai penerbangan dan 2 perwakilan akademisi,” tutupnya.

Bagikan