Aliansi Ini Kecam Penjemputan Paksa Nelayan Kodingareng

Terkini.id, Makassar – Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar mengecam Penjemputan Paksa aparat Polair Polda Sulsel terhadap Nelayan Kodingareng, Manre, di Dermaga Kayu Bangkoa, Kota Makassar.

Slamet Riadi, aktivis WALHI Sulsel mengatakan tiga petugas tak berseragam melakukan penjemputan paksa sekitar pukul 08:00 WITA.

“Saya menanyakan kepada petugas alasan Pak Manre dibawa paksa ke kantor Polair Polda Sulsel,” kata Slamet, Jumat, 14 Agustus 2020.

Baca Juga: Komisi C DPRD Makassar Soroti Pemkot Soal Target 100 Lorong...

Slamet juga menyampaikan bahwa Manre memiliki Penasehat Hukum. Petugas, kata dia, beralasan bahwa penjemputan paksa tersebut terkait panggilan kedua untuk Manre.

Slamet pun meminta diperlihatkan surat panggilan kedua Pak Manre. Petugas tersebut langsung menelpon dan tidak berselang lama beberapa anggota tanpa seragam datang membawa surat yang dimaksud.

Baca Juga: DP3A Kota Makassar Target Bentuk Shelter Warga di 30 Kelurahan

“Saat saya ingin membuka surat tersebut, petugas langsung menarik surat dan membawa Manre bersama saya ke Kantor Polair Polda Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Saat tiba di Kantor Polair Polda Sulawesi Selatan, petugas meminta KTP Slamet Riadi dengan alasan menghalangi penyidik.

“Kami tidak ada maksud untuk menghalangi penyidik, kami hanya meminta waktu agar Pak Manre didampingi oleh pengacaranya,” ungkapnya.

Baca Juga: DP3A Kota Makassar Target Bentuk Shelter Warga di 30 Kelurahan

Salah seorang petugas, kata Slamet, mengeluarkan ancaman terhadap dirinya. Slamet mengatakan, seharusnya petugas tersebut memperlihatkan itikad baik dalam melayani masyarakat.

“Bila dalam waktu dua jam mereka tidak datang, kau yang saya habisi,” kata Slamet menirukan ucapan petugas tersebut.

Slamaet mengatakan setelah KTP-nya diambil, Manre dibawa ke dalam ruangan seorang diri.

“Saya menunggu di luar karena tidak dizinkan masuk mendampingi Pak Manre,” ujarnya.

Saat ini, Slamet mengatakan, Manre didampingi oleh 3 (tiga) orang Penasehat Hukumnya dari LBH Makassar, sedang menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka di Kantor Polair Polda Sulsel.

Sebelumnya, Manre telah menerima panggilan I untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul 09.00 Wita. Sedangkan Manre baru menerima panggilan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020, sekitar pukul 15.18 Wita.

Sehingga tenggang waktu panggilan dan hari pemeriksaan dalam kasus ini tidak wajar, untuk itu Manre tidak memenuhi panggilan.

“Hari ini, Pak Manre menerima panggilan ke 2 bersamaan dengan penjemputan paksa terhadap dirinya, tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi Penasehat Hukumnya,” ungkapnya.

Slamet menilai upaya paksa ini adalah tindakan sewenang-wenang dari penyidik Polair Polda Sulsel karena menyalahi prinsip fair trial atau melanggar hak-hak Manre sebagai tersangka.

Seperti hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang bisa dimengerti perihal pemanggilan terhadap dirinya sebagai tersangka.

Selain itu, hak untuk menghubungi Penesehat Hukumnya pada setiap proses penyidikan.

Secara prosedur, Penyidik memiliki kewenangan menjemput paksa jika Manre telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah namun tidak dipenuhinya.

Akan tetapi, dalam kasus ini Manre baru menerima panggilan I itu pun dalam tenggang waktu yang tidak wajar.

Kemudian Penyidik langsung melakukan penjemputan paksa bersamaan dengan panggilan II.

Dengan demikian proses penyidikan dalam kasus ini dinilai cacat prosedur yang berdampak pada pelanggaran hak-hak Manre sebagai Tersangka.

Diketahui, Manre adalah nelayan Pulau Kodingareng yang dituduh melakukan perobekan uang dengan maksud merendahkan rupiah sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sementara faktanya, Manre merobek amplop yang ia tidak ketahui isinya dengan maksud menolak ganti rugi dari perusahaan tambang PT. Boskalis.

Perobekan amplop tersebut karena ia dan masyarakat Kodingareng tak ingin menerima apapun dari perusahaan yang telah merusak laut dan wilayah tangkap mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar dan Nelayan Kepulauan Sangkarrang, menyatakan,

1). Mengecam tindakan sewenang-wenang aparat Polair Polda Sulsel yang melakukan penjemputan paksa terhadap nelayan dan aktivis lingkungan.

2. Mendesak KAPOLRI untuk memerintahkan Kapolda Sulsel cq. Polair Polda Sulsel menghentikan upaya kriminalisasi terhadap nelayan yang mempertahankan ruang hidup/wilayah tangkap ikan dan lingkungan hidup yang sehat.

3. Membebaskan Nelayan dari kemungkinan adanya upaya penahanan sebagai tersangka dengan pertimbangan.

– Pak Manre selama ini cukup koperatif menjalani proses pemeriksaan;

– Pak Manre merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarga-anak dan istri;

– Saat ini dalam situasi Pandemi Covid-19 mengharuskan jaga jarak demi mencegah penularan virus dalam ruang tahanan;

4. KOMPOLNAS untuk segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Polair Polda Sulsel dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Manre.

5. KOMNAS HAM RI untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran fair trial yang berdampak pada pelanggaran hak-hak Pak Manre sebagai Tersangka.

6. Gubernur Sulawesi Selatan agar segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus tambang pasir di wilayah tangkap nelayan di Kepulauaan Sangkarrang agar jumlah korban tidak bertambah.

Bagikan