Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Dalam sebuah video di channel YouTube, yakni Rocky Gerung Official, yang diunggah pada hari Selasa, 16 Februari 2021 lalu, pria berkacamata itu mengemukakan opini pedasnya terkait rencana perevisian UU ITE.
Menurutnya, bukan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE-lah yang perlu direvisi, melainkan isi kepala Presiden Joko Widodo.
“Kalau oposisi gak dianggap, UU ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi,” papar Rocky.
“Yang mesti direvisi (yaitu) isi kepala presiden sebagai kepala negara. Beliau salah mengartikan demokrasi,” lanjutnya.
Pernyataan menohok tersebut ia keluarkan sesaat setelah Hersubeno Arief bertanya apakah Rocky tidak melihat adanya semacam iktikad baik dari pemerintah.
- Mahasiswa Polbangtan Kementan Raih Prestasi Nasional pada Lomba Karya Tulis Ilmiah ISMAPETI XXI
- Kadispora Syamsul Bahri Buka Makarena Season 2, E-Sport Jadi Ruang Kreativitas dan Prestasi Anak Muda
- Desakan Insan Pers, Hukum Polisi yang Merampas HP Wartawan Saat Meliput Pengungkapan Sabu 1 Kg di Jeneponto
- LPS Gandeng Unhas Bekali Generasi Muda Makassar Bentengi Finansial di Era Digital
- Dari Pendidikan hingga Infrastruktur, Wali Kota Appi Pastikan Perhatian Pemkot Menjangkau Wilayah Kepulauan
Hal itu dibahas mengingat belum lama ini Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk lebih aktif memberikan masukan maupun kritikan terhadap pemerintah.
Dilansir dari suara.com, jejaring Terkini.id, Rocky pun menanggapi bahwa hal yang sebenarnya harus dilakukan sekarang ini adalah menganggap serta mengakui keberadan oposisi karena mereka juga merupakan bagian dari demokrasi.
Jadi, poinnya tidak terletak pada UU ITE, akan tetapi pada ada tidaknya oposisi. Menurut Rocky pun percuma UU ITE direvisi jika oposisi masih tidak diakui oleh pemerintah.
“Lah, Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan: Negeri ini demokrasi. Kita tidak memerlukan oposisi karena kita pancasilais. Jadi, cara berfikir Presiden sudah final. Buat dia tidak menghendaki oposisi.”
Untuk itu, Rocky Gerung pun kemudian menyangsikan pengetahuan Presiden Jokowi dan jajarannya terkait demokrasi.
“Istana tidak paham demokrasi. Kalau paham problemnya, bukan sekadar UU ITE, tapi aturan kebebasan politik. Aturan threshold mesti dihilangkan.”
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.