Soal PPKM Darurat yang Semi Lockdown, Jokowi: Itu Saja Masyarakat Menjerit

Terkini.id, Jakarta – Bantuan presiden bagi usaha mikro diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi, Jumat 30 Juli 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Di depan para pedagang itu, Jokowi bercerita soal dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berubah nama menjadi Level 4.

Menurut Jokowi, PPKM Darurat adalah kebijakan semi lockdown. Artinya, masyarakat dibatasi kegiatannya, namun dengan sejumlah toleransi. Kendati demikian, begitu saja, Jokowi menyebut masyarakat sudah merasa berat.

“Kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu masih saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit untuk dibuka,” beber Jokowi, seperti dilansir dari kumparancom, Jumat 30 Juli 2021.

Baca Juga: Minta Tolong ke Jokowi, Ade Armando: Mohon Cegah Kehancuran UI

“Saya kira bapak ibu juga sama, mengalami hal yang sama,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, Indonesia tidak bisa menerapkan lockdown untuk menekan laju Covid-19 seperti di sejumlah negara. Oleh karena itu, jalan tengah yang dipilih Jokowi adalah pembatasan yang disebut PPKM dan kemudian berganti-ganti nama.

Baca Juga: Ade Armando: Kami Harap Pak Jokowi Turun Tangan Cegah Kehancuran...

“Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown permasalahan bisa selesai,” tegasnya.

Di masa PPKM yang masih berlaku saat ini, Jokowi berharap masyarakat bersabar dan bekerja lebih keras sampai pembatasan dibuka dan ekonomi kembali bergeliat normal.

“Bertahan dengan sekuat tenaga, meski omset turun sampai 75 persen,” paparnya.

Baca Juga: Angka Covid-19 Turun Drastis, John Hopkins University Sebut Indonesia Terbaik

Sekadar diketahui, lockdown dalam UU Kekarantinaan Kesehatan disebut sebagai Karantina Wilayah. Kebijakan ini tidak ditempuh pemerintah lantaran ada kewajiban negara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk pakan ternak.

Untuk mengakali itu, dipilih isitilah baru PPKM yang tidak dikenal di undang-undang. PPKM tidak mengatur kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga. Kenati demikian, Jokowi tetap mengucurkan bansos dan lain-lain.

Bagikan