NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, yakni Refly Harun, buka suara terkait hebohnya deklarasi tiga periode Presiden Jokowi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Ia pun memberikan sindiran pedas dan mempertanyakan mengapa hal demikian harus dipaksakan.
Lebih lanjut, ia pun mengeluarkan pertanyaan sarkasme, di mana ia bertanya mengapa tak sekalian saja deklarasikan seumur hidup.
Adapun hal itu disampaikan oleh Refly Harun dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya yang diunggah baru-baru ini.
Refly mengawali videonya dengan membacakan berita soal Apdesi yang ingin mendeklarasikan dukungannya ahar Jokowi menjadi presiden kembali.
- Jarang Puji Pemerintah dan Lebih Sering Mengkritik, Fadli Zon Akui Punya Alasan Sendiri
- Refly Harun Sebut Oligarki Lebih Berkuasa Daripada Presiden: Ada yang Mempresepsikan Lebih Berkuasa
- Refly Harun Bicarakan Skenario Jegal Anies Baswedan: Jadikan Tersangka
- Diusulkan Jadi Sekjen PBB, Refly Harun Singgung Kemampuan Bahasa Asing Jokowi
- Refly Harun Soroti Aktivitas Ganjar: Dia Sudah Kebelet untuk Kampanye Keliling Daerah
“Kenapa ya harus dipaksakan deklarasi seperti ini?” tanyanya heran, dikutip terkini.id via WE Online pada Kamis, 31 Maret 2022.
“Kenapa tidak sekalian saja deklarasi seumur hidup?” timpalnya sambil tertawa.
Refly pun melanjutkan dengan membaca berita dari salah satu media online lain, yang menyebut tidak ada keterlibatan Luhut Pandjaitan dalam manuver Apdesi tersebut. Meski tidak percaya, ia merasa tetap perlu menghormati aspirasi orang lain.
“Omong kosong rasanya ya, rasanya. Karena yang seperti ini kan biasanya menangkap momen juga.”
Bagi Refly, gerakan seperti itu berbahaya bagi Indonesia jika tidak dihentikan. Pasalnya, gaya mobilisasi tersebut akan berbenturan dengan masyarakat lain, yang menolak adanya wacana tiga periode atau pengunduran pemilu.
“Kenapa wacana tiga periode ini muncul? Ya sederhana, karena Istana mau bermain api.”
Ia menyebut bila sikap istana dan Jokowi tegas memberikan pernyatan menolak wacana tiga periode atau pengunduran Pemilu, maka wacana-wacana serupa akan berhenti.