NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti ucapan Said Abdullah selaku Ketua DPP PDIP yang mengusulkan agar Jokowi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB.
Melalui saluran YouTube pribadinya, Refly Harun mengatakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin menjadi Sekjen PBB adalah kemampuan bahasa asing (bahasa Inggris).
Menurut Refly Harun, kemampuan bahasa asing Jokowi terlalu lemah sehingga akan menyulitkan dirinya jika ia diangkat menjadi Sekjen PBB.
“Dengan kemampuan berbahasa asing yang terbatas, saya kira first requirement to be The UN Secretary General saya kira akan susah, how come? Presiden Jokowi mampu menjadi Sekjen PBB kalau kemampuan berbahasanya lemah,” ujar Refly Harun, Kamis 17 November 2022.
Selanjutnya Refly Harun berpendapat bahwa tidak memungkinkan seorang Sekjen PBB harus didampingi oleh penerjemah dalam melaksanakan tugasnya.
- Refly Harun: Dibandingkan Jokowi, Anies Baswedan Lebih Disambut Warga Saat ke Daerah
- Refly Harun Singgung Anak Jokowi Rajin Salat Ketika Pilkada, Netizen: Pertanda Iman Lemah Tertipu Setan
- Refly Harun: Jokowi Pilih Shalat Id di Yogyakarta, Dia Khawatir Bersaing dengan Anies
- Sentil Jokowi, Refly Harun: Luar Biasa Pelanggaran Prokes yang Berkali-kali Dilakukan Presiden
- Tanggapi Pernyataan Ngabalin, Refly Harun: Justru Dia yang Hina Jokowi
“Waw kalau pakai penerjemah ke semua negara ya berat kan tidak mungkin kemana-mana pakai penerjemah. Yang benar itu penguasaan bahasa asing yang baik bagi seorang Sekjen PBB agar dia bisa secara luwes bergaul di dunia internasional and then it is not Jokowi Character,” katanya.
Oleh karena itu, Refly Harun menekankan bahwa untuk memilih Sekjen PBB harus secara objektif.
“Apakah Jokowi cocok jadi Sekjen PBB? Ya tentu penilaian harus diserahkan pada hal yang objektif,” tuturnya.
“Tapi kalau ada keajaiban dan ternyata bisa ya itu keajaiban di sana berarti kita semua yang salah terlalu underestimate,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pada Senin 14 November 2022, Said Abdullah mengucapkan bahwa Jokowi pantas untuk menjadi seorang Sekjen PBB.
“Karena legacy yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti atau 20 Oktober itu layak dijadikan Sekjen PBB,” ucap Said Abdullah.
“Secara konstitusional, bapak presiden per 20 Oktober 2024 mengakhiri masa jabatan dengan legacy yang luar biasa,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Jokowi melakukan wawancara bersama media asing bernama The Economist.
Dalam wawancara tersebut, Jokowi menceritakan rencananya setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Saya akan kembali ke kota saya Solo, sebagai rakyat biasa,” ungkap Jokowi.
“Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup,” pungkasnya.
Sumber: wartaekonomi.co.id