Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi, Ini Masukan Diskominfo Makassar

Diskominfo Makassar
Tim dari Badan Keahlian DPR RI bertandang ke Makassar War Room, gedung Balaikota Makassar

Terkini.id, Makassar – Badan Keahlian DPR RI terus intens melibatkan stakholder untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tahun ini masuk prioritas program legislasi nasional untuk di disahkan sebagai undang-undang.

Hal itu terlihat saat Tim dari Badan Keahlian DPR RI bertandang ke Makassar War Room, Gedung Balaikota Makassar, Rabu 10 April 2019.

Tim dari Badan Keahlian DPR RI meminta sejumlah masukan terkait masalah perlindungan data pribadi yang kerap muncul ditengah masyarakat, termasuk sejumlah usulan yang dianggap penting di akomodir dalam menjawab persoalan perlindungan data pribadi di era digital saat ini.

“RUU ini sangat penting untuk menjawab keresahan publik terkait penyalahgunaan data pribadi di era internet saat ini. Makanya kami mendatangi berbagai stakholder seperti Dinas Kominfo Makassar untuk mendengar langsung masukan dan pendapat terhadap rancangan ini,” ujar Dr Lidya Suryani Widayati, salah satu anggota Badan Keahlian DPR RI.

Menurut Lidya, banyak draft yang saat ini masih menjadi perdebatan, termasuk definisi dan batasan tentang data pribadi itu sendiri.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Makassar, Denny Hidayat mengusulkan agar RUU yang dimaksud bisa mengakomodir hadirnya cyber security strategy yang menjadi rujukan bersama di Indonesia.

“Ini semacam proteksi perlindungan dunia maya dari sumber-sumber yang dianggap berbahaya, apalagi cakupannya sudah lintas negara. Kebocoran data pribadi bisa menjadi sangat sensitif dan memiliki implikasi domestik dan internasional jika tidak dibuatkan regulasi yang memadai,” ujarnya.

Denny: Setiap detik, jutaan data pribadi diunggah oleh masyarakat

Menurut Denny, setiap detik, jutaan data pribadi diunggah oleh masyarakat ke berbagai penyedia layanan digital.

Namun sejauh ini, kata dia, belum ada regulasi yang menjamin data-data pribadi tidak mengalami kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Contoh sederhana saja, hampir setiap hari kita dihubungi oleh pihak-pihak tertentu yang menawarkan layanan asuransi dan sejenisnya. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan nomor telepon kita. Bisa saja data kita sudah diperjualbelikan di luar sana,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persandian, Abram Lululangi menyampaikan pentingnya dibentuk sebuah otoritas yang khusus bertanggungjawab penuh mengawal pelaksanaan undang-undang baru ini.

“Hampir semua negara bersoal dengan masalah ini. Hadirnya revolusi digital mengharuskan para pengambil kebijakan untuk menyusun ulang berbagai regulasi yang sudah tidak kompatibel lagi dengan perkembangan zaman,” ujar Abram Lululangi.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Makassar

Dispar Makassar Kini Punya Kelompok Sadar Wisata

Terkini.id,Makassar - Dinas Pariwisata Kota Makassar mengelar Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata "Kelompok Sadar Wisata" (POKDARWIS). Kegiatan ini sebagai upaya pengembangan destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata