Terkini.id, Jakarta – Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diadakan di Istana Merdeka pada Selasa, 9 Februari 2021, Anies menyampaikan kebanggaannya bahwa Jakarta telah keluar dari daftar 10 kota termacet. Ia menyampaikan tersebut dalam sambutannya di depan Presiden Jokowi dan para tamu undangan lainnya.
“Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 besar, kalau kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar,” ujar Anies Baswedan.
Anies Baswedan melanjutkan bahwa DKI Jakarta berhasil turun ke posisi ke-31 di tahun 2020 sebagai kota termacet di dunia.
Sebelumnya, pada tahun 2019, DKI Jakarta masih berada di posisi ke-10 sebagai kota termacet.
“Alhamdulilah di tahun 2020 kita menjadi rangking 31. Insyaallah ini menjadi pengalaman yang berbeda,” kata Anies Baswedan.
- Kisah Perjalanan Munafri Arifuddin yang Menginspirasi Mahasiswa Hukum Unibos
- Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Dorong Ekonomi Sirkular di SDGs Action Forum Bappenas
- Prof Nurhayati Desak Izin Operasional GMTD Dicabut, Terlalu Fokus Membangun Rumah Mewah
- Pemkab Jeneponto Perkuat Sinergi CSR, Kolaborasi Bersama BUMN dan BUMD
- Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 Pertemukan Pemangku Kepentingan Pusat dan Daerah Hingga Akademisi
Disindir Partai Kebangkitan Bangsa
Menanggapi hal tersebut, Luqman Hakim, Sekretasis Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB menyindir soal banjir yang sedang dialami DKI Jakarta saat ini.
“Glorifikasi ‘prestasi’ atas dikeluarkannya DKI Jakarta dari daftar 10 kota termacet di dunia tahun 2020 yang dilakukan Gbernur Anies Baswedan pada puncak Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara terasa kurang elok di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih kedodoran dan derita sebagian masyarakat DKI Jakarta yang dilanda banjir beberapa hari ini,” ujar Luqman Hakim dilansir dari detiknews.
Luqman Hakim menilai bahwa capaian Jakarta keluar dari kota termacet tidak serta merta bisa dianggap hasil kerja Anies Baswedan.
Menurutnya, selama tahun 2020, Anies Baswedan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang revolusioner untuk mengatasi masalah transportasi.
“Sepanjang tahun 2020, kita tidak melihat adanya kebijakan revolusioner yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah transportasi. Jadi, kalau tidak ada kebijakan baru yang komprehensif di bidang transportasi, bisa dipastikan berkurangnya kemacetan di Jakarta lebih karena faktor kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah untuk menangani COVID-19, salah satunya mengurangi mobilitas warga,” ucap Lugman Hakim dilansir dari detiknews.com.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
