Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi membeberkan sejumlah ‘dosa’ Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Terkait dosa Presiden Jokowi dalam proyek itu, Partai Ummat pun menilai Pemerintahan Jokowi telah berbohong kepada rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pihaknya menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim pembohong terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Apalagi, kata Ridho, yang menjadi sorotan adalah skema pembiayaan yang awalnya non-APBN. Namun, dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya dengan APBN.
Ia pun menilai tindakan tersebut tentu mencederai keadalian bagi ekonomi ratusan juta rakyat Indonesia.
- Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme yang Diresmikan Jokowi Digarap Perusahaan Konstruksi KALLA
- PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip saat Jokowi Resmikan RS Vertikal Makassar
- Andil Andi Sudirman Sulaiman di Balik Rumah Sakit OJK yang Akan Diresmikan Jokowi di Makassar
- Dua Putra Asal Kabupaten Pangkep Dilantik Jokowi Jadi Perwira TNI AD
- Presiden Jokowi Pantau Pemberian Bantuan 300 Unit Pompa untuk Petani di Bone
“Ini sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat. Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat,” ujar Ridho, dikutip dari Suaracom, Jumat 22 Oktober 2021.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Jokowi menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.
Terlebih, menurut Ridho, kebijakan Jokowi di bidang Infrastruktur itu memang cukup masif namun tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik. Apalagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali,” jelasnya.
Partai Ummat pun, lanjut Ridho, berharap agar Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
“Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.