Benarkah MA Batalkan Kemenangan Jokowi Ma’ruf di Pilpres?

Terkini.id, Jakarta — Beredar informasi tentang putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Benarkah?

Keputusan tersebut disebutkan berawal dari gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait aturan yang digunakan KPU saat memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpre 2020.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa MA memang menerbitkan salinan putusan gugatan Rachmawati Soekarnoputri tersebut.

Baca Juga: Hery Sucipto: Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Terlalu Dini Dinilai Berhasil atau Gagal

Adapun gugatan tersebut dipublikasikan sembilan bulan usai perkara tersebut diputus oleh hakim.

Perkara itu diketahui telah diputus sejak 28 Oktober 2019, namun salinan putusannya baru diunggah di situs MA pada 3 Juli lalu.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Hormati Putusan MK, Dirut: Tetap Fokus Kejar Perluasan...

“Timbul pertanyaan kenapa baru di-upload 3 Juli, sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kami katakan karena alasan kesibukan mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasan klasik,” ujar Andi dikutip dari CNNIndonesia.

Tangkapan layar kabar MA membatalkan lemenangan Jokowi-Ma’ruf. (Ist)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA, penanganan perkara ditargetkan 250 hari sejak perkara didaftar sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

MA Kabulkan Gugatan Terkait Aturan Pemenang Pilpres

Dalam salinan putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan Rachmawati terkait aturan pemenang pilpres.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Hormati Putusan MK, Dirut: Tetap Fokus Kejar Perluasan...

Gugatan Rachmawati ke MA adalah terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

Dalam aturan itu, dinyatakan apabila terdapat dua pasangan calon (paslon) dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih.

MA menilai, aturan tersebut bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu yang telah mengatur penetapan pemenang pilpres apabila memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil Pilpres 2019, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5 persen setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi.

Tidak Mempengaruhi Kemenangan Jokowi-Ma’ruf

KPU sendiri menyatakan putusan MA tersebut tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan Jokowi-Ma’ruf berhasil mendapatkan suara sah lebih dari lima puluh persen secara nasional.

Jumlah perolehan suara sah bagi Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 adalah 85.607.362 suara atau 55,50 persen.

Tak hanya itu, Hasyim menegaskan Jokowi-Ma’ruf telah mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

“Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019,” kata Hasyim dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (7/7).

Pakar: Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo- Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

“Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu final dan mengikat,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu 8 Juli 2020 dikutip dari kompascom.

“Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma’ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,” lanjut dia.

Selain itu, lanjut Yusril, putusan MA baru diproses pada 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik oleh MPR.

Dengan demikian, putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, sehingga tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang. Yusril mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan. Karena itu, menurut Yusril, dalam keadaan seperti itu yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A.

Bagikan