Beri Kuliah Umum, Ini Yang di Paparkan Wakil Ketua MK di Depan Mahasiswa dan Dosen UIN Alauddin Makassar

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Prof Aswanto memberikan kuliah umum di UIN Alauddin Makassar, Jumat, 7 Februari 2020.

Kuliah yang bertemakan “Mahkamah Konstitusi Ditengah Peraturan Politik Hukum Bangsa Pasca Reformasi” itu, dihadiri langsung oleh Rektor UIN Alauddin Prof. Hamdan Juhannis dan sejumlah petinggi kampus hijau.

Di hadapan seratusan peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, Prof Aswanto menjelaskan tentang peran MK bagi tata politik hukum di Indonesia. Ia berpandangan bahwa Indonesia masih cenderung menganut teori negara hukum dalam arti rechtsstaat, dimana hukum yang harus dipatuhi adalah apa yang ada di dalam undang-undang. Padahal menurutnya, hukum itu sendiri tidak bisa lepas dari politik, sehingga banyak produk hukum kita yang sebenarnya subtansinya bukan keadilan, tetapi kepentingan-kepentingan partai politik.

“Itulah sebabnya ketika reformasi bergulir teman-teman para aktivis, dosen dan mahasiswa yang konsen di isu itu, ingin supaya Indonesia tidak sekadar negara hukum dalam arti undang-undang, tetapi kita harus mengubah negara kita menjadi negara hukum dalam konteks rule of law, artinya subtansi hukum haruslah rasa keadilan,” paparnya.

Lanjut Prof.Aswanto bahwa jangan dianggap jika kita tidak patuh pada apa yang ada di dalam undang-undang, kita lantas menjadi pembangkang hukum, tidak demikian, karena sekarang kita sudah bergerser dari sekadar negara hukum dalam arti rechtsstaat menjadi menjadi negara hukum dalam makna rule of law. Rule of law itu apabila ada hukum yang secara tersurat di dalam undang-undang, bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maka mestinya kita tidak mematuhinya.

“Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat konstitusi pasal 24 C ayat 1 dan 2, diberi tugas dan kewenangan yang sangat erat kaitannya dengan perubahan paradigma dari sekadar rechtsstaat menjadi rule of law tersebut, ketika presiden atau pemerintah bersama DPR membentuk suatu undang-undang, MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah norma yang ada di dalam undang-undang itu sesuai dengan konstitusi atau tidak,” pungkasnya.

Rektor UIN Alauddin Prof Hamdan Juhannis mengungkapkan bahwa kehadiran Prof Aswanto menjadi berkah tersendiri bagi UIN Alauddin. Baginya guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu, memang telah memiliki banyak terobosan-terobosan, salah satunya sewaktu menjabat dekan Fakultas Hukum Unhas. Disamping itu, topik yang diangkat dalam kuliah umum tersebut, baginya sangat penting, di tengah berbagai persoalan hukum dan politik yang terjadi.

“Sebagai Wakil Ketua MK, Prof Aswanto ini adalah orang yang terlibat langsung dalam dinamika politik hukum di Indonesia, sebagai hakim konstitusi ia bisa berbagi banyak hal tentang pengalamannya bekerja menangani berbagai kasus hukum dan politik yang terjadi di negara ini,” katanya.

Rencananya, kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan MoU antara Mahkamah Konstitusi dan UIN Alauddin Makassar.

Komentar

Rekomendasi

Tanda – Tanda Kematian.

Bersama Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Relawan Pendidikan Baznas Kembali  Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Lindungi Personel dari Covid-19. Bekangdam XII/Tpr Bagikan Masker dan APD

Melalui Rekomendasi WHO, Pemerintah Himbau Masyarakat Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar Rumah

Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungguminasa Aktif Sambang Warga Binaannya

Sat Tahti Polres Gowa Cek Tahanan Pastikan Tahanan Aman Dan Lengkap

Opeasi Antik 2020 Sat Narkoba Polres Gowa Amankan 37 Pelaku 39,17 Gram Shabu

Beredar Video Tidak Dapat  Pelayanan Mobil Jenazah, Ini Klarifikasi RSUD Syekh Yusuf

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar