Pilih Jalur Hukum Dibanding Demo, Mahasiswa Turatea Gugat UU KPK ke MK

UU KPK
Ilustrasi gugatan. (Foto: batamnews)

Terkini.id, Makassar – Mahasiswa Turatea se-Sulawesi Selatan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan UU KPK yang dinilai cedera.

Diketahui, beberapa waktu lalu DPR telah resmi menetapkan Revisi Undang-Undang KPK yang mengundang riak gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut, Mahasiswa Turatea yang akan didampingi oleh pengacara mereka, Junaedi, S.Hi dan Partner, akan mengajukan gugatan melalui jalur litigasi.

Junaedi menilai gerakan Ploretariat Jalanan sudah cukup. Tidak perlu lagi ada pihak yang dirugikan, sebab korban sudah terlalu banyak yang berjatuhan, bahkan sampai dengan merenggut nyawa.

“Saya pikir gerakan yang dilakukan teman-teman Mahasiswa di jalanan sudah cukup. Tidak perlu lagi ada korban yang jatuh, sudah terlalu banyak. Bahkan sampai ada yang meregang nyawa,” ujar Junaedi saat ditemui di Coffee Holic, Jumat, 27 September 2019, malam.

Lebih lanjut, Junaedi mengatakan bahwa saat ini menjadi momen yang tepat untuk menempuh jalur litigasi. Sebab gerakan tersebut bisa langsung menyasar pokok permasalahan.

“Solusi yang kita berikan ini akan langsung ke akar persoalan. Kita sasar Mahkamah Konstitusi. Ini momen yang tepat, sebelum korban semakin banyak berjatuhan,” ujarnya.

“Kami berharap MK nantinya bisa melakukan kajian akademik dengan melibatkan akademisi dan mahasiswa, serta elemen-elemen yang ada di lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Turatea (HPMT) Komisariat UIN Alauddin Makassar, Fadli, mengatakan jika penetapan UU KPK merupakan upaya negara untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya kira UU KPK yang telah ditetapkan adalah sebuah upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Karena di dalamnya memang ada beberapa poin yang dianggap melemahkan,” ujar Fadli.

Senada dengan Fadli, Ketua Umum HPMT Komisariat UNM, Abdul Kadir, menyatakan bahwa pihak petinggi kepolisian harusnya melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku represif, bahkan sampai menghilangkan nyawa.

“Sebaiknya petinggi kepolisian bisa mengakomodir, serta memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan tindakan represif, apalagi sampai menghilangkan nyawa,” kata Fadli.

“Supaya tidak berat sebelah. Jangan mahasiswa saja yang ditangkap dan dianiaya, kemudian ditahan karena alasan kekerasan,” sambungnya.

Gugatan mahasiswa Turatea ini rencananya akan dilayangkan ke pihak MK paling lama pada hari Senin, 30 September 2019, mendatang, dan diharapkan bisa direspon secepatnya oleh MK.

Berita Terkait
Komentar
Terkini