Berkat F8, Pemerintah Kota Makassar Dapat Hibah Pariwisata

Berkat F8
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Rusmayani Madjid.

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mendapat anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk pelaku usaha hotel dan restoran yang terdampak pandemi Covid-19. 

Salah satu alasan Kemenparekraf menghibahkan dana untuk hotel dan restoran di Makassar yakni adanya event besar skala nasional, F8.

Pasalnya, Event tersebut masuk dalam daftar Top 10 Wonderful Event Indoensia. Secara keseluruhan, hanya 101 kota yang mendapat bantuan dana hibah tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Rusmayani Madjid, mengungkapkan Kota Makassar kebagian dana Rp. 48,8 Miliar. 

Sebanyak 70 persen atau Rp. 34 Miliar akan dialokasikan untuk hotel dan restoran, sementara sisanya untuk bimbingan teknis maupun pengawasan protokol kesehatan.

Menarik untuk Anda:

“Sementara 30 persen itu digunakan juknis, sudah ada aturan untuk sosialisasi chse kemudian untuk bimtek chse, kemudian untuk pengawasan hotel dan restoran, kemudian untuk revitalisasi tempat usaha,” kata Maya sapaannya saat ditemui di Kantornya, Senin, 16 November 2020.

Mengenai besaran dana yang diterima, tutur Maya, akan bergantung pada pembayaran pajak hotel dan restoran di tahun 2019. Jadi anggaran yang diterima setiap hotel dan restoran akan beda dengan yang lain. 

“Masing masing akan dapat bergantung dari pajaknya dari Januari sampai Desember 2019. Ada perhitungannya dari Bapenda. Jadi setiap hotel beda nilainya,” sebutnya.

Maya menuturkan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan bagi pengusaha hotel dan restoran untuk mendapatkan bantuan tersebut. 

Di antaranya sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019 di daerah penerima hibah.

Selain itu, masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020.

“Juga memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku, dan Membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR tahun 2019,” ungkapnya.

Adapun syarat dokumen yang harus dilengkapi, yakni nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor rekening perusahaan, NPWP perusahaan, Surat Ijin Usaha Pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Selain itu, Surat Pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha, dan Bukti Pembayaran PHPR (Pajak Hotel Pajak Restoran) tahun 2019.

Bagi pengusaha yang ingin mendaftar, kata Maya bisa langsung datang ke kantor Dispar Makassar, Jalan Urip Sumoharjo.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Kebijakannya Dinilai Tak Memihak Kaum Difabel, Danny ke Appi: Saya Kira Beliau Tidak Lihat

Siapkan 15 Ribu Alat Swab, Pemkot Makassar Target Zona Kuning Covid-19 di Akhir Tahun

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar