Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor Kemenko Polhukam. Pertemuan itu disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam.
Mahfud MD pastikan pemerintah akan permudah keuangan dan fasilitas lainnya demi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan datang.
“Karena itu, Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu,” ucap Mahfud dikutip CNN Indonesia, Kamis 11 Mei 2022.
Selain itu, Mahfud pun memastikan tahapan Pemilu 2024 akan segera dimulai pada 14 Juni 2022 sesuai dengan aturan.
Ia pun menegaskan KPU merupajan lembaga independen dan mandiri. KPU, kata dia, bukan bagian dari eksekutif, dalam arti di bawah Presiden. Namun, masuk dalam rumpun eksekutif menurut hukum tata negara.
- Heboh Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu Akhirnya Terang Benderang: Bukan Korupsi
- Heboh, Safe Deposit Box Rafael Alun, Mata Uang Asing Senilai Rp37 Miliar
- Safe Deposit Box Rafael Alun Berisi Rp37 Miliar, Mahfud MD: Itu Baru Sebagian Lho
- Ini Penjelasan PPATK Soal Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu
- Sri Mulyani Buka Suara Terkait Adanya Transakasi 'Hantu' Sebesar Rp 300 Triliun
Oleh sebab itu, Ia meminta KPU bekerja profesional. Sebab, apapun yang akan dilaksanakan tentu akan digugat oleh para peserta Pemilu.
“Saya katakan kepada KPU untuk hati-hati apapun yang anda lakukan akan ada yang menggugat. Saya katakan KPU harus firm dan bekerja dengan tanggung jawab,” ujar Mahfud.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Hasim Asy’ari menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan sekaligus konsultasi dengan Mahfud.
Mahfud, lanjut dia, punya peran penting sebab membawahi beberapa kementerian dan lembaga negara. Baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan proses Pemilu serta Pilkada.
“Itu dalam rangka memberikan dukungan kepada KPU. Supaya pemilu bisa berjalan tepat waktu. Sehingga siapapun terpilih sebagai pemimpin eksekutif dan DPR benar-benar legitimate,” ucap Hasyim.