BPK Beri Catatan ke Pemkab Jeneponto

Upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Jeneponto, jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Senin,9 Maret 2020
Upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Jeneponto, jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Senin,9 Maret 2020

Terkini.id, Jeneponto – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan saat melakukan pemeriksaan awal terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kabupaten Jeneponto.

Catatan BPK itu yakni adanya sejumlah pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan kinerja ASN.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris daerah (Sekda), Syafruddin Nurdin saat menjadi pembina upacara pengibaran bendera merah putih, di halaman lapangan upacara kantor Bupati Jeneponto, Senin, 9 Maret 2020.

“Dalam pemeriksaan awal tim audit BPK memberikan peringatan bahwa ada beberapa OPD yang tidak sesuai pembayaran TPP dengan kehadirannya, jadi doakan juga hal ini supaya anda tidak termasuk di dalamnya, karena kalau anda termasuk di dalamnya otomatis anda akan pengembalian,” jelas Syafruddin Nurdin.

Pada kesempatan itu, Syafruddin Nurdin juga menyampaikan adanya perubahan aturan pada pembayaran TPP.

“Pembayaran TPP tahun ini mengalami perubahan yang sangat berdasar yaitu adanya aturan untuk melaksanakan validasi data di setiap daerah, namun dengan adanya rekomendasi Mendagri melalui Dirjen Keuangan daerah, Tim Validasi data telah bekerja secara profesional dan Alhamdulillah telah selesai dilakukan serta Pemkab Jeneponto telah mendapat rekomendasi dari Mendagri,” ungkap Syafruddin Nurdin.

Dia juga menyampaikan bahwa pembayaran TPP akan dibayarkan sesegera mungkin

“Dengan adanya rekomendasi dari Mendagri, maka Insya Allah, pembayaran TPP untuk bulan Januari dan Februari 2020 akan dibayarkan 20 bulan ini,” jelas Syafruddin Nurdin.

Dia juga menyampaikan terkait adanya perubahan terkait yang berhubungan dengan penerbitan peraturan Bupati di setiap daerah

“Perubahannya adalah apa pun terakait penerbitan peraturan Bupati harus dikonsultasikan kepada Biro hukum Provinsi Sulsel, jadi perubahan itu harus ditaati,” ujarnya.

Komentar

Rekomendasi

Bupati Jeneponto Belasungkawa Meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi

Pimpin Rapat Terbatas dengan Forkopimda, Bupati Jeneponto Harap Koordinasi Intens Cegah Corona

Cegah Covid-19, Mulyadi Mustamu Imbau Masyarakat Ikuti Instruksi Pemerintah

Anggota DPRD Sulsel ini Himbau Warga Konsumsi Sayur Kelor

3 Anggota DPRD Sulsel Temui Tim Gugus Tugas Covid-19 Jeneponto, Bahas Apa ya?

Tripika Kecamatan Bangkala Bersama AMUBA Sterilkan Pasar dan Masjid

Wabah Covid-19, PB HPMT Tindaklanjuti Instruksi Bupati Jeneponto

Cuitan Dokter Soal APD Seadanya, Sekda: Ada Uang Tapi Barang Tidak Tersedia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar