Mitra Terkini
Terkini.id, Jeneponto – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan saat melakukan pemeriksaan awal terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kabupaten Jeneponto.
Catatan BPK itu yakni adanya sejumlah pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan kinerja ASN.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris daerah (Sekda), Syafruddin Nurdin saat menjadi pembina upacara pengibaran bendera merah putih, di halaman lapangan upacara kantor Bupati Jeneponto, Senin, 9 Maret 2020.
“Dalam pemeriksaan awal tim audit BPK memberikan peringatan bahwa ada beberapa OPD yang tidak sesuai pembayaran TPP dengan kehadirannya, jadi doakan juga hal ini supaya anda tidak termasuk di dalamnya, karena kalau anda termasuk di dalamnya otomatis anda akan pengembalian,” jelas Syafruddin Nurdin.
Pada kesempatan itu, Syafruddin Nurdin juga menyampaikan adanya perubahan aturan pada pembayaran TPP.
- Kembangkan UKM, Pemkab Jeneponto Verifikasi dan Mutahirkan Data
- Pemkab Jeneponto Ajak Warga Salat Idul Fitri 1447 H di Stadion Mini Turatea, 21 Maret 2026, ini Himbauannya
- Intip Pengumuman Hasil Selter Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Jeneponto
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Selter JPTP Pemkab Jeneponto, Ini Nama dan Jadwal Tahapan Selanjutnya
- Pemkab Jeneponto Resmi Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama, 10 Jabatan Diperebutkan
“Pembayaran TPP tahun ini mengalami perubahan yang sangat berdasar yaitu adanya aturan untuk melaksanakan validasi data di setiap daerah, namun dengan adanya rekomendasi Mendagri melalui Dirjen Keuangan daerah, Tim Validasi data telah bekerja secara profesional dan Alhamdulillah telah selesai dilakukan serta Pemkab Jeneponto telah mendapat rekomendasi dari Mendagri,” ungkap Syafruddin Nurdin.
Dia juga menyampaikan bahwa pembayaran TPP akan dibayarkan sesegera mungkin
“Dengan adanya rekomendasi dari Mendagri, maka Insya Allah, pembayaran TPP untuk bulan Januari dan Februari 2020 akan dibayarkan 20 bulan ini,” jelas Syafruddin Nurdin.
Dia juga menyampaikan terkait adanya perubahan terkait yang berhubungan dengan penerbitan peraturan Bupati di setiap daerah
“Perubahannya adalah apa pun terakait penerbitan peraturan Bupati harus dikonsultasikan kepada Biro hukum Provinsi Sulsel, jadi perubahan itu harus ditaati,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.