Bukan Dibekukan, KTP Warga Makassar Hanya Disita Bila Melanggar Protokol Covid-19

Kepala Satpol PP Kota Makassar Iman Hud

Terkini.id, Makassar – Kepala Satpol PP Kota Makassar Iman Hud meluruskan informasi yang simpang siur soal pencabutan KTP saat melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Bukan pencabutan, menyita sementara KTP yang melanggar untuk menghadap atas pelanggaran peraturan. Itupun kalau sudah ketiga kalinya tertangkap tangan pada pelanggaran yang sama, untuk selanjutnya di BAP atas pelanggaran dimaksud,” kata Imam, Sabtu, 20 Juni 2020.

Satpol PP, kata Imam Hud, dalam penegakan hukum menggunakan dua prinsip, yustisial dan non yustisial. Hal itu, kata dia, sangat berbeda dengan pelanggaran pidana.

“Makanya dikenal istilah teguran 1 , 2 dan 3 baru penindakan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Ariaty Puspasari Abadi mengatakan tak ada pembekuan E-KTP warga yang melanggar protokol kesehatan.

Menarik untuk Anda:

“Mungkin di sini saya bisa luruskan, tidak ada aturan terkait itu (pembekuan E-KTP) di sini hanya menyita sementara E-KPT warga yang melanggar, sama dengan polisi yang menyita SIM, jika ada pengendara yang melanggar,” ujar Ariaty.

Terkait adanya pemberitaan yang mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi berupa pembekuan E-KTP warga, Ariaty mengatakan informasi itu tidak bersumber dari komentar pihaknya.

“Mungkin bisa ditanyakan langsung yang berkomentar Dek, karena tidak ada sama sekali komentar dari pihak kami, tidak pernah mengatakan seperti itu,” tegasnya.

Sementara, Pengamat hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mengkritik Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Ia mengatakan regulasi tersebut ngawur.

“Ngawur itu jika Perwali mengatur soal sanksi pidana atau sanksi perdata. Perwali itu lebih bersifat juknis atau pengaturan teknis terkait Covid-19,” kata dia.

Direktur Eksekutif Jenggala Centre ini mengingatkan Pemerintah kota Makassar agar lebih profesional dalam membuat regulasi Perwali.

Terutama, kata dia, dalam memahami dan mengimplementasikan hukum sesuai hierarkinya dan soal materi muatan jenis peraturan perundang-undangannya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Koalisi Pengemudi Daring Kembali Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gojek Makassar

Pemkot Makassar Terima Bantuan Alat Kesehatan dari Kawan Lama Foundation

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar