Terkini.id, Jakarta – BUMN enggan ikut campur Formula E, Ahli politik Universitas Paramadina A. Khoirul Umam kemudian menilai ada unsur politik dibalik itu.
Dalam ajang balapan mobil listrik yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, Dipastikan tidak ada perusahaan BUMN jadi sponsor balapan mobil listrik yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Umam menilai minimnya dukungan pemerintah pusat terhadap ajang Formula E menunjukkan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah menjadi medan pertarungan politik.
“Bukan hanya BUMN, bantuan dari Kemenparekraf yang kini dijabat oleh Sandiaga Uno mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga dikabarkan tidak turun,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, Dilansir dari Tempo.co Jumat, 3 Juni 2022.
Menurut Umam, sikap diam sejumlah kementerian seolah diorkestrasi oleh kekuatan besar politik tertentu, yang menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E Jakarta.
- Anies Baswedan Enggan Tanggapi Soal Rencana Pemindahan Sirkuit Balapan Formula E
- Heru Budi Tidak Permasalahkan JIka JakPro dan Ancol Gelar Formula E Tahun Depan
- Tanggapan Anies Baswedan Soal 'Kekuatan Tangan Tak Terlihat' di Kasus Formula E yang Menjeratnya
- KPK Berubah Sikap Tak Jadi Buka-Bukaan Kasus Formula E Anies Baswedan, Ada Apa?
- Anies Baswedan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Formula E, Berikut Klarifikasi KPK
Menurutnya keberhasilan Formula E akan memberikan efek naiknya elektabilitas terhadap figur capres potensial tertentu.
“Tentu yang dirasa tidak sesuai dengan selera elit politik di jantung kekuasaan saat ini,” tutur Dosen Universitas Paramida itu.
Berbeda program pembangunan dan bantuan sosial sikap sejumlah lembaga itu tampak sangat beda dalam dukungan.
“Seolah-olah ada perlombaan untuk ‘mengambil hati’ Presiden Jokowi, mengingat Wali Kota Surakarta saat ini adalah putra presiden,” katanya.
Dia juga mempertanyakan mengapa sejumlah stakeholders di pemerintah pusat justru absen dalam penyelenggaraan balapan Formula E. Seharusnya, kegiatan itu digunakan untuk mempromosikan Jakarta dan Indonesia.
Umam menjelaskan bahwa semua itu mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara, sudah masuk dalam ruang politisasi yang kental, meskipun Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi.
Jika kebijakan publik sudah mulai dipolitisasi, kata dia, lalu bagaimana kemudian rakyat bisa yakin dan berharap instrumen negara akan bersikap netral dan independen dalam pemilu nanti.
Umam mengungkapkan bahwa jika kebijakan publik mulai dipolitisasi, imbasnya rakyat akan mempertanyakan independensi dalam pemilu nanti.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
