Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Publik tengah dihebohkan dengan peristiwa Puan Maharani mematikan mikrofon fraksi Demokrat saat menyampaikan kritiknya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Karya.
Peristiwa itu terjadi saat DPR menggelar Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU), pada Senin 5 Oktober 2020.
Video yang memperlihatkan aksi Puan Maharani itupun tertangkap kamera dan sontak viral di media sosial serta sejumlah grup WhatsApp.
Dalam video terdengar awalnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyampaikan pandangan dan kritiknya mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Beberapa saat kemudian, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, yang saat itu sebagai pimpinan sidang terlihat berdiskusi dengan Puan Maharani yang duduk di sebelahnya.
- Lahan yang Dieksekusi GMTD Tidak Terkait dengan Kalla Group, Kuasa Hukum: Aktivitas di Depan Trans Studio Jalan Terus
- Meleset Kencang, Pebalap Binaan Astra Honda Kembali Ciptakan Sejarah di Barcelona
- Semen Tonasa Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Puting Beliung dan Kebakaran
- SMARTFREN Catatkan Rekor MURI Sebagai Penyedia Layanan Telekomunikasi Ajang Lari Terbanyak
- Diganti Sebelum Pemilihan Rektor, Prof Karta Jayadi Harusnya Menjabat Hingga 2028
Tak berselang lama, Puan Maharani terlihat menekan tombol mematikan mikrofon di hadapannya.
Alhasil, suara Irwan pun langsung tak terdengar di ruang paripurna tersebut.
“Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau kawan mau dihargai, tolong hargai,” teriak Irwan yang tiba-tiba suaranya tak terdengar lagi karena mikrofon ruangan dimatikan Puan Maharani.
Lantaran video tersebut telah beredar di media sosial, nama Puan Maharani pun menjadi trending topic di Twitter bersamaan dengan tagar #DPRPenghianat.
Diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan lewat Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020.
Dalam pembahasan paripurna DPR, sebanyak tujuh fraksi menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang (UU).
Ketujuh fraksi tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi UU.
Sementara dua fraksi lainnya, yakni PKS dan Partai Demokrat, menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.