Bupati Gowa: Gunung Bawakaraeng Rusak Karena Pendaki Tak Tahu Aturan

Bupati Gowa
Bupati Gowa Adnan Purichta menghadiri Rakor BNPB bersama jajaran Pemprov dan Kepala Daerah se-Sulsel

Terkini.id, Gowa – Rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mengambil alih fungsi lahan dan hutan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang, mendapat dukungan dari Bupati Gowa, Adnan Purichta Ihsan.

Kepala BNPB RI Letjen Doni Modarno mengungkapkan, sebelum dilakukan proses pengalihan fungsi lahan, terlebih dulu akan dilakukan survey dan membentuk Tim Satgas.

Tim Satgas ini, lanjutnya, adalah gabungan dari instansi pemerintahan, unsur aparat, pelaku usaha dan organisasi pencinta alam.

“Kita akan melakukan restorasi dan representasi untuk kawasan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang secara terintegrasi,” ungkap Letjen Doni Modarno, saat menggelar Rapat Koordinasi BNPB dengan seluruh jajaran Pemprov dan Kepala Daerah Se-Sulsel, Jumat 1 Februari 2019.

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan yang hadir dalam rapat tersebut mengaku sangat mendukung akan dilakukannya alih fungsi lahan dengan mengadopsi proses restorasi Sungai Citarum.

“Saya berharap apa yang telah dilakukan di Sungai Citarum, bisa juga diterapkan di Sulsel terutama di Gowa. Sehingga kabupaten/kota yang terkena dampak banjir dan longsor dapat pulih sedia kala bahkan lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.

Adnan: Penyebab kerusakan di Gunung Bawakaraeng karena Pendaki tak tahu aturan

Adnan mengatakan, salah satu sumbangsih kerusakan di Gunung Bawakaraeng disebabkan karena sebagian pendaki yang melakukan pendakian tidak mengetahui aturan-aturan mendaki.

“Sehingga yang terjadi, mereka bukan hanya menjaga hutan dan gunung tetapi justru mencemari dengan membuang sampah di sembarang tempat bahkan ada yang sampai merusak pohon,” ujar Adnan.

“Saya sudah pernah meneriakkan untuk menutup Gunung Bawakaraeng agar proses pemulihan bisa dilakukan dengan baik,” sambungnya.

Orang nomor satu di Gowa ini menegaskan, ke depan jika proses pemulihan telah dilakukan dan Gunung Bawakaraeng dapat diakses para pendaki pihaknya akan terlebih dulu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk dengan standar operasional prosedur (SOP) yang benar.

“Ini untuk penindakan karena jika akan dilakukan penindakan dan ada sanksi payung hukumnya harus dengan perda. Adapun aturan yang ada akan menjadi poin penting nantinya yaitu tentang bagaimana menjaga hutan dan gunung saat melakukan pendakian,” tegasnya.

Ia juga berharap agar Tim Satgas yang dibentuk dapat dipimpin langsung oleh aparat dalam hal ini Kodam XIV Hasanuddin. Sehingga sebaiknya yang dilibatkan sebagai Ketua Tim Satgas adalah Pangdam.

“Sebaiknya yang menjadi pelaksana di dalam operasi yaitu dari Kodam XIV Hasanuddin, kemudian di bantu oleh Polda Sulsel. Sehingga jika ada yang melakukan penebangan pohon tanpa izin, atau yang melakukan pengalihan fungsi lahan pihak aparat dapat menindakinya secara hukum yang berlaku,” ujarnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini