Terkini.id, Jakarta – Buruh seluruh Indonesia mengancam mogok kerja nasional jika seluruh gubenur tak mengubah mengubah besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota. Aksi ini diklaim akan diikuti oleh 2 juta buruh pada Januari 2022.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebutkan ini merupakan pilihan terakhir usaha para buruh menuntut upah layak. Dia memperingatkan hari ini merupakan batas akhir kepastian gubernur merevisi besar UMK, ujarnya Kamis 16 Desember 2021.
“Mogok nasional diikuti oleh 2 juta buruh, seratus ribuan perusahaan stop produksi dan diikuti lebih dari 200 ribu kota, 30 provinsi di Indonesia,” ucap Sais Iqbal pada jumpa pers.
Sebelum menggelar aksi mogok nasional. Buruh terlebih dahulu akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di 22-23 Desember mendatang. Said mengklaim aksi tersebut akan dikuti oleh 100 ribu buruh dari seluruh tanah air.
Said mendesak seluruh gubernur segera memberikan revisi besaran UMK yang ada. Karena kebanyakan perusahaan tidak menjadikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai patokan, tetapi menggunkan UMK yang besarannya lebih tinggi dari UMP.
“Oleh karena itu seluruh gubernur harus merevisi Surat Keputusan (SK) terkait nilai UMK di masing-masing provinsi,” sahut pria yang juga Presiden Partai Buruh ini, dikutip dari cnnindonesia.com.
Besaran nilai UMK yang diminta sesuai dengan yang direkomendasikan sebelumnya oleh walikota dan bupati di masing-masing wilayah.
Sebagai contoh Walikota Bekasi merekomendasikan kenaikan lebih dari 5 persen, sementara Bupati Karawang merekomendasikan sebesar 6,7 persen. Ujar said mencontohkan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
