Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai ultimatum buruh yang akan melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
Menanggapi hal tersebut, tokoh yang lebih akrab disapa Ariza ini menyebut regulasi yang menjadi acuan penetapan UMP tidak berada di ranah kewenangan Pemprov.
Akan tetapi kata Ariza, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.
“Terkait buruh ini, terkait adanya regulasi, kewenangan regulasi itu adanya bukan di pemprov ada aturan UU Cipta Kerja,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam, 26 November 2021 mengutip pemberitaan CNN Indonesia.
Kendati demikian, Ariza mengatakan Pemprov DKI kini tengah mencari solusi terkait persoalan buruh tersebut. Dia pun meminta para buruh bersabar menunggu.
- Wagub DKI Soroti Citayam Fashion Week: Kalau Tiap Malam Fashion Show, Belajarnya Kapan?
- Wagub DKI Sarankan Warga Tak Perlu Buru-Buru Ganti Dokumen, Rudi Valinka: Cerdik Sekali Pak Wagub, Pasti Diarahin Firaun Yah?
- Sindir Anies Soal Wagub DKI Undang Jokowi ke Formula E, Denny Siregar: Kalau Minta Duit Gubernur Paling Depan
- Gubernur Sebelum Anies Disenggol Wagub DKI Soal Proyek Pengelolaan Sampah ITF yang Tertunda
- Kedubes Inggris di Indonesia Kibarkan Bendera LGBT, Wagub DKI: Hormati Satu Sama Lain
“Tunggu saja kita sedang mencari terobosan terobosan untuk mencari solusi dengan pemerintah pusat, karena penentuan UMP itu sudah ada formula dan rumusannya, bukan kami yang menyusun. Kami hanya memasukkan angkanya inflasi dan sebagainya. Mohon bersabar kami sedang mencarikan solusinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebanyak 5-10 ribu buruh bakal melangsungkan aksi di Balai Kota DKI Jakarta untuk mendorong kenaikan UMP 2022 di Ibu Kota sebesar minimal 5 persen.
Atas hal itu, Said mengatakan aksi bakal dilangsungkan pada 29 November 2021. Tuntutan para buruh meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan berani mengambil keputusan untuk merevisi SK Penetapan UMP 2022 di Jakarta.
“Tanggal 29 November, 5-10 ribu buruh akan ada aksi di Balai Kota DKI. Kami memberikan target 3×24 jam agar Gubernur DKI merevisi SK tentang UMP dan menaikkannya 5 persen,” ujar Said, dalam konferensi pers, Jumat 26 November 2021.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.