Wagub DKI Respons Ultimatum Buruh Demo UMP: Regulasi Bukan di Pemprov

Terkini.id, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai ultimatum buruh yang akan melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Menanggapi hal tersebut, tokoh yang lebih akrab disapa Ariza ini menyebut regulasi yang menjadi acuan penetapan UMP tidak berada di ranah kewenangan Pemprov.

Akan tetapi kata Ariza, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Soal Presidential Threshold, Pengamat: Bila Jokowi Mau, Ini Urusan Mudah

“Terkait buruh ini, terkait adanya regulasi, kewenangan regulasi itu adanya bukan di pemprov ada aturan UU Cipta Kerja,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam,  26 November 2021 mengutip pemberitaan CNN Indonesia.

Kendati demikian, Ariza mengatakan Pemprov DKI kini tengah mencari solusi terkait persoalan buruh tersebut. Dia pun meminta para buruh bersabar menunggu.

Baca Juga: Giring Ganesha Sidak Lokasi Formula E, Ahmad Riza Patria: Terima...

“Tunggu saja kita sedang mencari terobosan terobosan untuk mencari solusi dengan pemerintah pusat, karena penentuan UMP itu sudah ada formula dan rumusannya, bukan kami yang menyusun. Kami hanya memasukkan angkanya inflasi dan sebagainya. Mohon bersabar kami sedang mencarikan solusinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebanyak 5-10 ribu buruh bakal melangsungkan aksi di Balai Kota DKI Jakarta untuk mendorong kenaikan UMP 2022 di Ibu Kota sebesar minimal 5 persen.

Atas hal itu, Said mengatakan aksi bakal dilangsungkan pada 29 November 2021. Tuntutan para buruh meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan berani mengambil keputusan untuk merevisi SK Penetapan UMP 2022 di Jakarta.

Baca Juga: Giring Ganesha Sidak Lokasi Formula E, Ahmad Riza Patria: Terima...

“Tanggal 29 November, 5-10 ribu buruh akan ada aksi di Balai Kota DKI. Kami memberikan target 3×24 jam agar Gubernur DKI merevisi SK tentang UMP dan menaikkannya 5 persen,” ujar Said, dalam konferensi pers, Jumat 26 November 2021.

Bagikan