Capaian Korsupgah dengan Pemkot Makassar Capai 62 persen, KPK: Seharusnya Bisa 80 Persen

KPK Sulsel
Penanggungjawab Koordinasi Wilayah Sulsel KPK RI, Dwi Aprilia Linda

Terkini.id, Makassar – Penanggungjawab Koordinasi Wilayah Sulsel KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengatakan, capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) dengan pemerintah Kota Makassar baru mencapai 62 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, seharusnya Makassar bisa mencapai target sebesar 80 persen. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di Balai Kota Makassar, Selasa,10 September 2019.

Ia mengatakan kinerja program Korsupgah ini memperlihatkan progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di Pemkot Makassar. Walaupun, kata dia, angka 62 persen dianggap baik, namun Linda mengatakan seharusnya Makassar bisa diatas itu, bahkan sebaiknya bisa hingga 80 persen.

Linda menjelaskan bahwa capaian penilaian mencakup delapan area intervensi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Apip, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Linda mengatakan, Pemkot Makassar masih kurang dalam dua area intervensi. Yaitu pada pegadaan barang dan jasa (PBJ) yang hanya mencapai 24 persen, dan kapabilitas Apip yang hanya 46 persen.

Linda menjelaskan, ada progres yang belum dicapai selama ini dari dua area intervensi ini. Pada PBJ misalnya, PBJ belum melakukan riview pemaketan. Bisa saja juga, PBJ ini belum melakukan konsolidasi pengadaan.

“Bagaimana melakukan konsolidasi pengadaan, dokumen apa yang diupload, terus review HPS itu sudah di review soal standar satuan harga atau belum. Nanti kami akan lakukan pembimbingan ke pemkot,” jelas Linda.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Ansar mengatakan jika capaian 62 persen ini sudah cukup baik. Apalagi dibandingkan beberapa daerah di Sulsel yang capaian rata-ratanya hanya mencapai 40-an persen.

“Kita bersyukur lah capaian ini membuat Makassar menjadi percontohan. Tapi kami rasa juga belum bisa dibanggakan, masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Ansar.

Ansar mengakui jika BPJ ini masih lemah. Pihaknya sudah melakukan audit tentang kapabilitas UKPBJ, dan ini yang mau dimonitoring.

Ansar pun mengakui berbagai kekurangan dalam PBJ seperti yang diungkapkan Linda. Ansar mengatakan hasilnya akan terlihat setelah evaluasi bahkan bisa berjalan hingga sebulan.

“Kita memang perlu perbaiki seperti sistem pemaketan, review standar satuan harga, review HPS. Itu untuk transparansi BPJ. Dan itu memang hampir seluruh sulsel lemah,” tutupnya.

Area lampiran

Berita Terkait
Komentar
Terkini