Masuk

Catat, Ini Jenis Pajak yang Dibebaskan Sri Mulyani Guna Kebutuhan Covid

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Catat, ini jenis pajak yang dibebaskan Sri Mulyani guna kebutuhan covid. Lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini, terlebih menyebarnya varian virus corona Delta menyebabkan kelangkaan beberapa barang terkait kesehatan. Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan yang membebaskan pajak impor untuk menunjang pemenuhan kebutuhan kesehatan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomo4 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Beleid itu mulai berlaku pada 12 Juli 2021.

Lebih lanjut, seperti dilansir dari kontan.co.id, Rabu 14 Juli 2021, PMK 92/2021 merujuk ketentuan dalam lampiran huruf A PMK 34/2020. Lalu, otoritas fiskal mengatur ada 44 jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan.

Baca Juga: Heboh, Kabar Gaji Minimal 5 Juta Kena Pajak 5 Persen, Sri Mulyani: Salah Banget

Misalnya, impor oksigen, obat-obatan dan multivitamin, rapid test, PCR test, swab, hand sanitizer, zat desinfektan, termometer, alat suntik, hingga alat pelindung dini (APD) seperti masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dam pelindung kepala.

Terkait hal itu pula, 44 jenis barang tersebut dibebaskan dari pungutan bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) impor, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

“Bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan beberapa jenis barang yang akan digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan,” demikian yang tertulis dalam beleid yang merupakanbagian Menimbang PMK 92/2021.

Baca Juga: Mantan Komisioner KPK, Bambang Sebut Perpu Cipta Kerja Sebagai Perilaku Koruptif Kekuasaan

Sekadar diketahui, untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, pemohon dapat mengajukannya melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.

Nantinya, otoritas akan memberitahukan lebih lanjut tata cara perolehan fasilitas fiskal tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan mengimpor oksigen guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melonjaknya kasus Covid-19 membuat kebutuhan terhadap oksigen ikut melonjak. Impor juga ditujukan untuk persiapan jika ada lonjakan ke depan.

“Kami proses impor 40 ribu ton oksigen liquid untuk digunakan ke depannya. Kami jaga-jaga, walau sebenarnya tidak butuh sebanyak itu,” terang ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers usai rapat terbatas di Jakarta, Senin 12 Juli 2021 kemarin.