Cek Fakta: Benarkah Bantuan Langsung Tunai Bakal Dihapus Mensos Tri Rismaharini?

Terkini.id, –  Muncul postingan di media sosial yang marak dibagikan sejak pekan lalu, tentang bantuan langsung tunai yang akan dihapus Mensos Tri Rismaharini.

Akun sosial yang membagikan postingan tersebut salah satunya adalah Riri Raja Rangga yang memposting pada 24 Desember 2020.

Isi tangkapan layar artikel berita yang diposting dengan judul “Gawat! Semua BLT akan Dihapus Kedepannya, Ini Penjelasan Mensos Risma”

Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Tambah Alokasi Bansos Dalam ABPN 2023

Benarkah Mensos Tri Rismaharini akan menghapus Bantuan Langsung Tunai?

Cek Fakta melalui Liputan6.com menelusuri kebenaran pernyataan tersebut di atas, dan menemukan artikel berjudul “Mensos Risma Bakal Kerja Keras untuk Cairkan Bantuan pada Awal Januari 2021” yang ditayangkan Liputan6.com pada 23 Desember 2020.

Baca Juga: Warga Pingsan Saat Antre BLT Minyak Goreng, Netizen: BLT Gak...

Artikel tersebut berisi penjelasan tentang Risma diberikan tugas untuk merealisasikan bantuan untuk kuartal IV 2020 pada awal Januari 2021.

“Kementerian Sosial ini yang diperintahkan pertama sangat urgent bagaimana realisasi bantuan triwulan IV dan awal Januari 2021 itu minggu pertama harus bisa keluar. Berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional karena itu kami harus kerja keras, bulan pertama Januari 2021 segera tersampaikan kepada penerima bantuan,” ujarnya.

“Ada mekanisme pembinaan kami tak bisa sendiri, gandeng gubernur, kepala daerah, perguruan tinggi setempat karena yang mengetahui bagaimana persis masalah di daerahnya,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Warga Pingsan Saat Antre BLT Minyak Goreng, Netizen: BLT Gak...

Ia menuturkan, transaksi bantuan juga dalam bentuk elektronik dan dilakukan transparan. “Kami akan lakukan dengan transparan tidak ada lagi tunai. Gunakan transaksi secara elektronik,” ujar dia.

Selain itu ada juga artikel berjudul “Mensos Risma: Bansos Tunai Bukan untuk Beli Rokok, Februari 2021 Bakal Ada Alat Pemantau” yang tayang 29 Desember 2020. Berikut isi artikel tersebut:

“Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tunai yang akan diberikan pada 2021 tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Pemerintah, sebut Risma, bakal bisa memantau pembelanjaan dari dana tersebut.

“Tidak ada lagi pembelian untuk rokok. Dan, akan kami pantau,” kata Risma usai rapat terbatas dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Kabinet (29/12/2020).

Di bulan kedua 2021, kata Risma, bakal ada alat yang dibuat pemerintah untuk membantu memantau barang apa saja yang dibeli dengan bantuan sosial tunai tersebut.

“Kami akan pantau karena di Februari akan ada tools atau alat, (tentang) apa saja yang dibelanjakan,” katanya.

Bantuan sosial tunai tersebut, sebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, harus digunakan sesuai pedoman yakni memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya membeli bahan pangan, bukan rokok

“Penggunaan bantuan langsung tunai untuk keluarga penerima manfaat ada pedomannya yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan, tadi Bapak Presiden (Joko Widodo) wanti-wanti tidak digunakan untuk membeli rokok,” kata Muhadjir di kesempatan yang sama.

Pada 2021, bakal ada 18,6 juta orang yang bakal menerima bantuan sosial tunai. Angka ini menyesuaikan dari 2020 yang mencapai target pada angka tersebut.

“Kenapa tidak 20 juta penerima? Karena pada 2020 hanya sekitar 18 juta yagn menerima, jadi ini tidak ada pengurangan,” katanya.

Selain bantuan sosial tunai, ada juga program keluarga harapan dan bantuan sembako serta bantuan khusus membantu dalam menghadapi COVID-19.

Rencananya program tersebut diberikan pada awal Januari 2021. Risma menyebut, bakal diberikan pada 4 Januari 2020.”

Selain itu Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bantuan sosial bagi masyarakat bakal tetap diberikan pada tahun depan. Hal itu diungkapkannya melalui postingan Instagram pada 29 Desember 2020.

“Kita sudah berada di penghujung tahun 2020, dan segera memasuki tahun yang baru. Di tahun 2021, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial berupa program kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai bagi 10 juta KPM, program Kartu Prakerja, Dana Desa, dan diskon listrik.

Pagi tadi, dalam rapat terbatas, saya menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari. Jangan sampai mundur. Ini menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus daya ungkit untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pesan saya kepada jajaran pemerintah: bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, libatkan pemerintah daerah. Dan jangan ada potongan- potongan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan penelusuran tersebut tidak ada pernyataan Menteri Sosial yang mengatakan semua BLT akan dihapus.

Jadi dipastikan postingan yang beredar di media sosial di atas adalah HOAKS/TIDAK BENAR/SALAH

 

Bagikan