Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu prototipe pemerintahan yang memiliki kebijakan yang strategis dan ideal dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di wilayahnya.
Menurut Prof Rudy, Kabupaten Bantaeng selama ini berhasil menghadirkan kemudahan dan kecepatan layanan yang membuat investor tertarik untuk masuk menanamkan modalnya.
Hal tersebut disampaikan Prof Rudy saat pertemuan dengan pengurus Ombudsman Kota Makassar, di Balaikota Makassar, Rabu 30 September 2020.
“Tonggak pergerakan ekonomi itu ada pada investasi, itu sudah ditegaskan Bapak Presiden Jokowi saat berpidato,” bebernya.
“Jangan pernah berharap pembangunan akan bagus jika hanya berdasarkan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja, karena itu nilainya terlalu kecil jika berbicara tentang kebutuhan pembangunan, makanya itu investasi lah yang menggerakkan ekonomi”ujar Prof Rudy.
- Siswa SDN 7 Rumbia Dilarikan ke Puskesmas Usai Makan Menu MBG, Diduga Ikan Busuk
- Mendobrak Stigma, PT Vale Sukses Transformasi Kesetaraan Gender di Lingkungan Perusahaan dengan Optimal
- Kisah Ilham di Lokasi TMMD Ke-128 Jeneponto Menggetarkan Hati Danrem 141 Toddopuli
- Sentuhan Tulus TMMD ke-128: Kepedulian Mengalir Hangat ke Warga Jeneponto
- Gakkumhut Sulawesi Serahkan Tersangka Pemilik 24 Ekor Satwa Dilindungi di Manado, Segera Disidangkan
Olehnya itu, menurut Rudy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus selalu untuk kepentingan masyarakat.
“Misalnya itu menghadirkan layanan yang memudahkan, jangan dipersulit jika itu bisa dipermudah. Jangan dibuat lambat jika sebenarnya itu bisa dibuat cepat. Jika ada calon investor yang masuk, berikan kemudahan, berikan “karpet merah” agar merasa nyaman berinvestasi di wilayah kita” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Prof Rudy juga meminta kepada Ombudsman agar ikut berperan memberikan masukan, melakukan koreksi terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jika melihat ada kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
“Saya berharap Ombudsman bisa memberi edukasi ke masyarakat kita, termasuk memberikan koreksi kepada OPD jika melihat kinerjanya tidak maksimal,” tandasnya.
“Kasihan masyarakat kita jika pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat rekayasa dan manipulasi yang tujuannya untuk pencitraan saja,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Makassar, Andi Ilhwan Patiroy yang datang bersama sejumlah jajaran nya
membenarkan tentang masih banyaknya layanan publik di Kota Makassar yang belum ramah investasi.
Di tempat ini, ia juga melaporkan kepada Prof Rudy terkait kinerja Ombudsman selama periode triwulan satu dan triwulan kedua sesuai amanah Perwali nomor dua tahun 2019.
“Di triwulan kedua ini, kami banyak menemukan persoalan terkait izin bangunan serta proses penerimaan siswa baru,”tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
