Covid-19: Pengusaha Tempat Hiburan Tolak Tutup Usaha, Ini Alasannya

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid

Terkini.id, Makassar – Menindaklanjuti instruksi Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Samad Suhaeb melalui surat edaran ihwal pencegahan penyebaran Covid-19. Salah poin edaran tersebut meminta menghindari tempat keramaian dan menunda seluruh kegiatan besar di Kota Makassar.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid mengakui tak mampu memberi intervensi terhadap Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM). Ia beralasan tak bisa gegabah mengeluarkan keputusan.

Kendati sebelumnya, pemerintah kota telah mengeluarkan instruksi untuk menghindari tempat keramaian dan menunda seluruh kegiatan besar selama dua pekan. Keputusan tersebut terhitung sejak 14-31 Maret 2020.

“Hasilnya tadi, rata-rata (mereka) bukan tidak mau mengikuti yang diarahkan pemerintah tetapi mereka lebih mempertimbangkan (gaji) salery untuk karyawannya,” kata Maya, sapaanya, usai mengadakan pertemuan dengan AUHM di Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar, Selasa, 17 Maret 2020.

Belum lagi, kata Maya, jelang bulan Ramadhan pemerintah akan menutup tempat hiburan selama 40 hari.

“Nah bagaimana mereka membayar gaji karyawan, bahkan ada yang menggaji per hari. Jadi kalau misalnya ditutup 2 Minggu bagaimana dengan keluarga, anaknya yang mau minum susu,” kata dia.

“Mungkin keluarganya yang sakit mau berobat, uangnya dari mana?” tanyanya kemudian.

Terkait antisipasi, Maya mengatakan seluruh pengusaha bakal melakukan sosialisasi di tempat kerja masing-masing. Begitupun di lingkungan keluarga.

Kendati demikian, ia mengatakan pihak Dispar bakal bertemu dengan Penjabat Wali Kota Makassar untuk membicarakan hasil pertemuan tersebut.

“Belum ada keputusan, masih mungkin terjadi perbaikan keputusan,” tuturnya.

Di sisi lain, Maya menegaskan bakal membatasi kunjungan terhadap seluruh tempat wisata, seperti Anjungan Losari. Dia menegaskan seluruh tempat wisata yang berada di bawah naungan pemerintah bisa diintervensi.

“Tapi kalau swasta kita tak bisa gegabah mengambil keputusan,” pungkasnya.

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Cegah Corona, PMI Makassar Semprot Disinfektan Dua Perumahan Dosen

Gandeng PMI Makassar, PT Bintang Salurkan 1000 APD ke Sejumlah RS

DPRD Makassar Alokasikan Rp10 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

KM Lambelu Dikarantina 2 Mil Dari Dermaga Makassar

Pemkot Makassar Belum Terapkan PSBB, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Hindari Politisasi Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19

Jurnalis distribusikan APD di 11 Kecamatan Kota Makassar

PMI Makassar Semprot Disinfektan Balai Kota

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar