Makassar Terkini
Masuk

Mayoritas Dana ACT Disebut untuk Beli Villa, Warganet Sebut Kelakuan ACT Lebih Dari Iblis

Terkini.id, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menyatakan mayoritas dana ACT (lembaga Aksi Cepat Tanggap) digunakan untuk membeli vila. 

Kabar penggunaan  dana ACT tersebut sontak menjadi sorotan warganet di media sosial. 

Salah seorang warganet bernama akun @ZeboLady turut mengecam penggunaan dana ACT sebagaimana diungkap PPATK. 

Akun warganet tersebut menuliskan komentar melalui Twitternya yang diunggah pada Jumat 5 Agustus 2022. 

Warganet tersebut dengan tegas menyebut bahwa lembaga ACT kerap memonopoli surga. 

“Mereka yang suka monopoli surga,” tulis warganet tersebut. 

Namun mengetahui penggunaan dana ACT, warganet tersebut mengecam dengan menyebut kelakuannya lebih dari iblis. 

“Ternyata kelakuannya lebih dari iblis,” lanjutnya.

(Twitter/ZeboLady)

Adapun warganet lain bernama akun @Effendy05687607 juga turut berkomentar dalam kolom balasan di waktu yang sama. 

Warganet tersebut justru curiga dana bantuan lembaga ACT digunakan untuk membeli istri baru. 

“Mungkin juga beli istri baru,” tulis warganet tersebut. 

“Siapa tahu?” lanjutnya.

(Twitter/Effendy05687607)

Sementara itu, penggunaan dana ACT untuk membeli vila dinyatakan langsung oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Selain untuk membeli vila, Ivan juga menyebut dana ACT juga digunakan untuk pembayaran biaya kesehatan pribadi. 

Penggunaan dana tersebut diketahui setelah ditemukan dana yang masuk ke beberapa yayasan dan entitias pribadi milik lembaga ACT. 

Ivan juga menyatakan bahwa total dana ACT yang ditelusuri mencapai 1,6 triliun rupiah, sebagaimana dikutip dari IDN Times.

“Kami melihat ada kepentingan untuk pembayaran kesehatan, pembelian vila, pembelian rumah, pembelian aset, yang memang tidak diperuntukan untuk kepentingan sosial,” kata Ivan di Kantor Kemensos, Kamis 4 Agustus 2022. 

PPATK, kata Ivan, juga telah memblokir sebanyak 843 rekening yang terafiliasi dengan ACT. Namun Ivan tak merinci kepemilikan rekening yang diblokir tersebut.

“Ada 843 rekening yang diblokir, milik kelompok masing-masing di ACT, jadi ACT itu punya kegiatan usaha lain,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan 10 dokumen baru kepada penyidik di kepolisian untuk pendalaman. 

PPATK juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendalami kasus penyelewengan dana oleh ACT tersbeut.

“Kami sudah menyerahkan 10 dokumen kepada penyidik, ya kepada beliau (Mensos Tri Rismaharini) juga kami serahkan. jadi kami berharap ada pendalaman khusus yang dilakukan bu menteri,” kata Ivan.