Dewan Geram Soal Rangkap Jabatan di Lingkup Pemkot Makassar

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Kota Makassar Kasrudi

Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Kota Makassar Kasrudi mengaku geram dengan adanya rangkap jabatan dilingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Ini mi yang salah kemarin itu waktunya Sekda (M Ansar) kemarin rangkap jabatan, kita sering berkoar-koar, bahwa tidak ada rangkap jabatan. Sekarang jamannya (Pj Wali Kota Makassar) Rudy Djamaluddin, malah rangkap jabatan,” kata Kasrudi, Kamis, 1 Oktober 2020.

“Tidak tau maunya apa. Harusnya itu tidak ada rangkap jabatan, yang ada itu pengisian jabatan kosong. Tidak ada rangkap jabatan,” sambung Wakil DPC Gerindra Kota Makassar itu.

Kasrudi menegaskan dirinya tidak setuju dengan adanya rangkap jabatan yang ada saat ini. Pasalnya, secara etika sangat tidak bagus. Bahkan ia mengkhawatirkan rangkap jabatan tersebut berkaitan dengan Pilwali Makassar 2020.

Mengingat pesta demokrasi sendiri akan berlangsung kurang dari 3 bulan lagi. Saat ini, ada enam Jabatan Kepala Dinas dijabat oleh 3 orang, di antaranya Irwan Bangsawan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)

Menarik untuk Anda:

Begitu juga dengan Mario Said, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) sekaligus Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Fatur Rahim juga yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) juga menjabat sebagai Plt Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Hanya saja, beberapa hari kemudian, Plt Kepala Disperkim Fathur Rahim menyatakan mengundurkan diri sebagai Plt Kadis PU Kota Makassar

Alasannya, biar lebih fokus menjalankan tugasnya sebagi kepala Disperkim Kota Makassar.

Sementara, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Hamzah Hamid juga ikut melayangkan kritik terhadap kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Hamzah menyebut dalam pengangkatan pejabat, terlebih SKPD yang rangkap jabatan, tidak dapat dilakukan langsung oleh Pj Wali Kota.

“Ada sistem yang tidak jalan, mekanisme tidak jalan. Yang saya tahu dalam sistem pemerintahan adanya tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Bukan keinginan sepenuhnya Pj Wali Kota tapi ada Sekertaris Daerah ada BKPSDM itu semua harus sinkron,” ujarnya.

Ia melihat, banyaknya SKPD yang rangkap jabatan menandakan pemerintah kota kekurangan SDM dalam mengelola roda pemerintahan.

“Kalau rangkap jabatan ada kesan di Kota Makassar kekurangan SDM. Saya kira ini menjadi polemik yang tidak baik di Kota Makassar selama 2 tahun ini. Menurut saya tidak sehat,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Jelang Pilwali Makassar, Calon KPPS Kelurahan Malimongan Tua Mulai Jalani Proses Verifikasi

Selamat, Pakar Transportasi UNHAS Isran Ramli Kembali Pimpin FSTPT se Indonesia

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar