Dewan Kritik Banyak Program Wali Kota Makassar Tak Jalan

Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga, mengkritik kinerja Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto jelang dua tahun menjabat pada periode kedua. 

Menurutnya, banyak program pemerintah yang tidak jalan pada tahun 2022. Bahkan ada beberapa yang harus dialihkan ke Pokok 2023. 

Sebut saja trotoar layang Japparate yang menelan anggaran Rp20 milliar, Sudirman Loop Rp8,9 milliar, Smart Pannyingkuli yang terdiri dari Bundaran BTP yang menelan anggaran hingga Rp10 milliar, hingga Revitalisasi Pantai Losari hingga Rp40 milliar. 

Ia menilai, sebagian besar program tersebut sifatnya hanya angan-angan pemerintah kota Makassar.

Menurutnya, tiap program yang dicanangkan itu minim dikonsultasikan ke DPRD Makassar. Imbasnya banyak yang tak tepat sasaran bahkan.

“Jadi jangan disuruh buat program itu masyarakat disuruh mengkhayal,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar ini, Senin, 12 September 2022.

Dia melihat banyaknya pengalihan program ke 2023 membuktikan pemerintah keteteran dengan waktu yang sangat mepet.

Sebut saja, proyek Japparate, yang sempat akan dikerjakan tahun ini, namun tiba-tiba batal dikerjakan dengan alasan skema pengerjaannya akan lewat skema investasi.

“Saya anggap ini alasan keteteran, tidak ada alasan apapun juga terkait program itu karena sudah dicanangkan, apalagi ini kan sudah dibicarakan bersama,” ujarnya.

Tak hanya program-program baru, bahkan program lama sekalipun tak jalan. RS Jumpandang misalnya, dia mengaku tak mendapatkan alasan apapun untuk program ini tak jalan tahun ini. Padahal, anggaran sudah tersedia, terlebih tak ada masalah hukum yang menjerat proyek itu.

“Ini juga penting dan semestinya diprioritaskan, kenapa nda jalan?” tanyanya.

Dia juga menyinggung program Metaverse milik Wali Kota Makassar. Program yang sempat ramai dibicarakan ini juga nihil progres. Padahal di awal peluncuran program ini sempat digadang-gadang menjadi proyek ambisius Wali Kota.

“Jadi semua program yang didorong tanpa duduk bersama dengan DPR, dengan tenaga ahli, (itu sulit), jangan tiba-tiba begitu (dijalankan), karena pasti tidak ada yang jalan normal,” terangnya.

Syamsuddin melanjutkan, sebagian besar program yang dihasilkan oleh pemerintah kota ke luar dari kepala Wali Kota Makassar. 

Mestinya program yang baik, kata dia, melewati pertimbangan matang, dikaji bersama ahli, dan DPRD Makassar, bagaimana dampak jangka panjang kepada masyarakat.

“Ini kan buang-buang anggaran saja, kayak Metaverse itu, itu saya kira terlalu maju, sistem seperti itu belum bisa diterapkan di Kota Makassar,” ungkapnya.

Lebih jauh, selain persoalan tersebut jajaran di bawahnya bekerja sangat lamban, untuk sekadar lelang saja sangat sulit. Ujung-ujungnya OPD dan ULP malah saling tunjuk terkait lambannya realisasi.

“Ini kan ada sebenarnya juga masalah dengan OPD dan sistem lelang, terutama juga kadang kalau selesai ditender tidak diumumkan, tidak diperlihatkan, karena mungkin ada yang diprioritaskan,” jelasnya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Noorhaq Alamsyah beralasan, proyek-proyek tersebut belum bisa dikerjakan, lantaran adanya kesalahan skema pembangunan, adapula yang justru direvisi dan batal masuk tahun ini.

Untuk Japparate misalnya, trotoar layang ini disebut masuk dalam skema investasi, design and build, bukan APBD. Sehingga pengerjaannya tidak bisa berjalan di tahun ini.

“Investor yang desain dia juga yang bangun, jadi itu mau dibuat dokumen pemilihannya nanti di bidang prasarana, karena dia bagian dari PSU,” tuturnya.

Sementara beberapa program paket Smart Pannyingkulu seperti bundaran BTP, yang juga sempat dianggarkan Rp10 milliar, tersandung persoalan kewenangan dengan Balai Jalan Pusat, kemudian beberapa lainnya disebut ada kesalahan titik, sehingga mesti diubah lagi di Perubahan ini.

“Jadi ada persoalan kewenangan dengan balai,” tuturnya.

Sementara beberapa program lain seperti revitalisasi Pantai Losari yang disebut akan menelan anggaran Rp40 milliar menunggu sertifikasi lahan yang saat ini baru diajukan ke BPN.

Pengamat Pemerintah Adnan Nasution pesimis pemerintah mampu merealisasikan seluruh program yang dicanangkan, termasuk di antaranya belanja modal fisik.

“Paling tinggi mungkin 50-60 persen, agak sulit didapat didapat 100 persen dalam kurun waktu empat bulan,” jelasnya.

Dia menerangkan banyaknya program yang tak jalan, salah satu faktornya bldisebabkan oleh waktu yang sangat mepet. Pemerintah kota dianggap keteteran dengan penumpukan program akhir tahun.

“Apalagi untuk mengerjakan program fisik memang akan memakan waktu lama,” terangnya. 

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.