Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Yeni Rahman mengatakan selama ini masih minim pendataan soal anjal dan gepeng di Kota Makassar.
“Beberapa informasi saya dengar, tidak semua anjal dan gepeng berasal dari daerah luar Makassar,” kata Yeni, Senin, 20 Agustus 2021.
Oleh karena itu, Yeni mendorong Dinas Sosial melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anjal dan gepeng di Makassar. Ia meminta tokoh masyarakat setempat dilibatkan dalam pendataan.
“Harus disampaikan pada orangtuanya karena yang bertanggung jawab adalah mereka. Kalau tidak punya keluarga harus diberi pembinaan oleh dinsos,” tuturnya.
Maraknya anjal dan gepeng di Makassar lantaran pemerintah kota belum memiliki lingkungan pondok sosial (Liposus) yang menampung anjal dan gepeng.
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
- Ancaman El Nino Mengintai, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Minta Direksi Definitif PDAM Segera Ditetapkan
- Reses Ketiga, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Kecamatan Makassar
- Soroti Maraknya Kasus Begal, Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas Desak Pemkot Beri Solusi Kongkrit
- Serap Aspirasi Warga Biringkanaya, Anggota DPRD Makassar Odhika Cakra Fokus Kawal Perbaikan Jalan
“Kita akan bahas anggaran perubahan pekan ini dan harus men-support penganggaran. Nanti kita akan awasi,” kata dia.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Rusmayani Masjid menyebut angka gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjal) meningkat selama pandemi Covid-19.
“Kalau kita lihat datanya selama pandemi ini memang semakin meningkat, 1 penyebabnya karena pandemi jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan kemudian memang gepeng dan anjal itu problem kekotaan,” kata Maya, sapaannya, Senin, 20 September 2021.
Anjal dan gepeng di Makassar, kata Maya, terkait erat dengan kemiskinan. Ia mengatakan dengan adanya pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan.
“Ortunya mungkin kehilangan pekerjaan yang tadinya buruh bangunan atau apa sehingga banyak anaknya dipaksa untuk turun ke jalan,” kata Maya.
Problemnya adalah setelah Dinas Sosial melakukan penangkapan, Rumah Singgah untuk anjal dan gepeng hanya bisa menampung maksimal 20 orang dengan pembinaan selama 3 hari.
Lantas setelah itu, Dinas Sosial mengembalikan pada keluarganya.
“Ketika dikembalikan ke keluarganya, keluarganya sudah tanda tangan berjanji tidak akan turun tapi seminggu kemudian ada lagi, turun lagi, jadi ditangkap lagi, turun lagi jadi seperti itu,” papar Maya.
Maya mengatakan pada APBD Perubahan Dinas Sosial telah mengantongi dana perencanaan pembuatan Lingkungan Pondok Sosial (Liposus) sebagai tempat rehabilitasi anak-anak.
Liposus tersebut memiliki lahan sekitar 3 hektar dan rencananya akan dibangun pada tahun 2022.
“Kalau kita punya Liposus bisa kita kasih pelatihan mereka selama 1 bulan, sehingga ketika keluar liposus bisa dicarikan kerjaan kerjasama dengan Disnaker atau dicarikan kerjaan di tempat lain jadi mereka tidak akan keluar lagi ke jalan,” ungkap Maya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.