Dialog Pasca Pemilu: Masyarakat Ingin Kedamaian

Terkini.id, Makassar – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tanggal 17 April 2019 telah dilakukan. Tapi perseteruan dan ketegangan antara Calon Presiden dan pendukung setiap calon masih saja berlanjut.

Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat perpecahan sesama bangsa Indonesia. Bahkan bisa membuat Indonesia kembali tertinggal, jika tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Demikian tanggapan yang muncul dalam dialog kebangsaan Poros Pemuda Indonesia (PPI) yang mengangkat tema: Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Sesama Komponen Bangsa Pasca Pemilu 2019.

Diskusi menghadirkan pembicara Dosen UIN Alauddin Makassar Abdul Wahid, Dosen UIN Alauddin Makassar Firdaus Muhammad, mantan Ketua GMKI Makassar Indrawanto Paningaran, Ketua Permabudhi Sulsel Yongris, dan Ketua Pemuda Muslimin Makassar Jayadi.

Abdul Wahid mengungkapkan usai pemilihan, masyarakat tidak ingin Indonesia hancur. Pemilu yang dihelat setiap lima tahun tidak boleh menjadi sumber perpecahan.

“Jika ada kecurangan silahkan dilaporkan. Setiap calon dan pendukung wajib melakukan pengawasan,” kata Wahid, di Warkop Dottoro Boelevard, Sabtu 4 Mei 2019.

Wahid meminta setiap pendukung tidak cepat mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. “Jangan karena kesalahan kecil lantas menuduh penyelenggara curang,” ujarnya.

Dia juga percaya Polri dan TNI masih netral dalam Pemilu 2019. Sehingga segala upaya untuk memprovokasi keadaan pasca pemilu harus dihentikan.

“Media juga harus netral. Tayangkan apa adanya, jangan ada apanya,” kata Wahid.

Ketua Permabudhi Sulawesi Selatan Yongris mengatakan, KPU sebagai penyelenggara harus dikuatkan. Untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu yang jujur dan adil.

“Kasian KPU kalau mereka sudah bekerja keras untuk pemilu jujur malah dituduh curang,” ungkap Yongris.

Menurut Yongris, zaman sekarang sulit untuk merekayasa data. Karena semua orang sudah punya data.

“Ada foto,” kata Yongris.

Menurut Yongris, bangsa ini bisa kuat karena ada kepercayaan. Kuat dan lemahnya pemerintah bukan karena senjatanya. Tapi kepercayaan.

“Ini yang mau dirusak orang,” ujarnya.

Yongris yakin KPU tidak akan berani berbuat curang. “Daripada mengecam. Lebih baik kita awasi dan koreksi (KPU),” ujar Yongris.

Mantan Ketua GMKI Makassar Indrawanto Paningaran mengatakan, setelah 22 Mei, siapapun yang diumumkan KPU sebagai pemenang Pemilu, masyarakat harus tetap Pancasila.

“Jangan sampai kita jadi bagian yang merusak Pancasila,” kata Indrawanto.

Semua kubu yang sejak Pemilu berseberangan harus melakukan rekonsiliasi. Tidak boleh saling bermusuhan pasca pemilu.

“Jika KPU curang. Harus dibuktikan. Laporkan ke MK. Kan ada jalurnya,” ungkap Indrawanto.