Dimadiasi KPK, Pemkab Luwu Serahkan 79 Aset ke Pemkot Palopo

Pemkot Palopo
Dimadiasi KPK, Pemkab Luwu Serahkan 79 Aset ke Pemkot Palopo

Terkini.id. Palopo – Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan 79 aset kepada Pemkot Palopo. Penyerahan aset tersebut dimediasi dan disaksikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang pertemuan Walikota Palopo, lantai III Kantor Walikota Palopo, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menurut Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Adlinsyah mengungkapkan, sesuai data tercatat ada 79 aset Pemkab Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo, namun sebagian sudah digunakan untuk Puskesmas dan sekolah dasar dan itu sudah tidak dipermasalahkan.

“Untuk yang sudah digunakan tidak lagi menjadi masalah, namun untuk aset lainnya Pemkot Palopo tidak melakukan pendataan sebagai aset karena tidak punya dasar. Di satu sisi pihak Pemkab Luwu juga, aset tersebut sudah tidak lagi tercatat,” jelas Adlinsyah.

Pada pertemuan itu juga, Adlinsyah mengusulkan, untuk tidak lanjut dikembalikan ke masing-masing daerah apakah akan diserahkan secara langsung atau akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Peninjauan ulang, maksud Adlinsyah, seperti 7 rumah dinas luwu yang ada di Palopo, dimana ke tujuh rumah dinas itu sudah dialihkan ke pihak ketiga.

“Yang kita pertanyakan apa dasar pengalihan tersebut. Dan saya harap dapat disampaikan langsung agar jelas,” harapnya.

Dari 79 aset Luwu yang diserahkan ke Pemkot Palopo tidak semua ditampilkan karena berat dugaan masih bermasalah. Seperti rumah jabatan yang berada di Jalan Tandi Pau Palopo yang saat ini sudah menjadi milik pribadi.

Sementara itu, Koordinator KPK Wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda mengatakan, berdasarkan data sebelumnya hanya 26 aset yang menjadi permasalahan Pemkab Luwu dan Pemkot Palopo.

“Data itu sesuai pendalaman yang dilaksanakan tahun lalu. Namun ternyata melalui pertemuan ini ada 79 aset Luwu yang ada di Palopo,” ungkap Dwi Aprilia.

Lanjutnya, dari keseluruhan aset yang terdata tersebut jika ditotal maka jumlahnya sekitar Rp 43 miliar.

Sementara itu Bupati Luwu, Basmin Mattayang yang hadir langsung pada pertemuan itu mengatakan, jauh hari sebelum KPK memediasi persoalan aset, pihaknya sudah menyatakan akan menyerahkan aset tersebut kepada Pemkot Palopo.

Persoalan aset Pemkab Luwu yang berada di Kota Palopo sudah lama bergulir pasca pemekaran wilayah. Dan melalui pertemuan tersebut semua hal terkait aset dua daerah dapat diselesaikan.

Penyerahan aset Pemkab Luwu ke Pemkot Palopo ini ditandai dengan penandatanganan yang disaksikan KPK, Kejari, Sekda, dan beberapa kepala OPD terkait.

Berita Terkait
Komentar
Terkini