Masuk

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Janji Audit Kelayakan Gapekhi

Komentar
DPRD Kota Makassar

Terkini.id, Makassar – Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI drh Indra Eksploitasia Semiawan MSi berjanji akan menurunkan tim melakukan audit ke perusahaan anggota Gapekhi.

Hal tersebut diucapkan Indra Eksploitasia saat melakukan kunjungan ke sekretariat Gabungan Pengusaha Koral dan Ikan Hias Indonesia (Gapekhi) di Jl Cakalang V No.7, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Kamis 7 Juli 2022.

Pada kunjungan tersebut, Indra bersama rombongan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel bertemu dengan pengurus Gapekhi.

Baca Juga: Momentum HUT KORPRI ke-51, Menteri KLHK: Pentingnya Moral dalam Landasan Bekerja

Indra ingin mendengarkan langsung masalah dan keluhan dari mereka. Terutama terkait usaha yang dilakukan selama masa pandemi, penerapan aturan-aturan atau regulasi pemerintah, hingga pelaksanaan di lapangan.

“Berhubung waktu yang terbatas, Pak Mauli mewakili Gapekhi bisa langsung menceritakan masalah atau kendala yang dihadapi saat ini. Semoga kami bisa membantu,” ujar Indra.

Dari pihak Gapekhi, hadir Dr Mauli Kasmi SPi MSi (Ketua), Sulkifli SPi MSi (Pengawas), Surantah Enggoseh Tarigan SE(Bendahara), Ir Andi Asdar Jaya MSi (Inovasi & Pemberdayaan Nelayan) hingga
Irfan S Bachtiar (Sekretaris), dan lainnya.

Baca Juga: COP27 Mesir: Dukungan Negara Maju untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

Mauli Kasmi mengatakan jika Gapekhi ini memiliki cita-cita sebagai usaha bisa berkembang. Tidak lagi peran yang dilakukan hanya sebatas supplier.

“Jujur Ibu Direktur, kami selama pandemi Covid ini nyaris tumbang semua. Kini kondisi mulai pulih dan menjadi momen bagi kami untuk berkembang. Terutama berkaitan dengan izin ekspor,” kata Mauli.

Pada kesempatan itu, Mauli juga membeberkan, jika pelaku usaha di Gapekhi ini tidak pernah melanggar aturan. Bahkan dengan hadirnya Gapekhi dapat mengontrol, karena langsung dipantau BBKSDA Sulsel.

“Hanya saja, kami di Gapekhi ini berharap mendapatkan kesempatan dapat melakukan ekspor. Terutama karang hias hasil budidaya lewat transplantasi,” lanjut dosen Politani Pangkep tersebut.

Baca Juga: Prodi MSP FIKP Unhas Libatkan Praktisi Gapekhi Berikan Penyuluhan untuk Usaha Industri

Kendala yang dihadapi Gapekhi, jelas Mauli, pihaknya tak kunjung mendapat izin ekspor karena beberapa permintaan audit ke pihak Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) tak kunjung dilakukan.

“Kami sudah melakukan pengajuan sebagai eksportir, seingat saya sudah banyak kali. Tidak salah ingat tiga kali. Tapi begitu di nomor urut kami, dilewati untuk audit,” jelas Mauli.

Pada momen itu Mauli mengeluarkan unek-unek, jika pihaknya sudah melengkapi izin-izin yang lain. Bahkan sudah mendaftar di Online Single Submission (OSS), tapi masih belum lolos. “Bahkan kami pernah dapat nomor urut untuk diaudit, tapi dilewati,” jelasnya.

Untuk itu, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK RI mengatakan jika berkas dan persyaratan telah dipenuhi, tentunya tidak ada alasan pengajuan sebagai eksportir ditolak.

“Jika semua syarat dan berkas terpenuhi dan mendaftar di OSS, tentunya tak bisa ditolak. Terkait dengan audit, silakan Gapekhi melengkapi pemberkasan, nanti kami akan lakukan audit kelayakan,” jelas Indra Eksploitasia.

Edaran Terbaru

Sebelumnya, Analis Kebijakan Senior KSDAE KLHK Daniwari Widiyanto SHut MSi menginformasikan Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.9/KSDAE/SET-3/Kum. 1/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Surat edaran itu berisi persyaratan umum dan khusus bagi usaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri berdasar Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun persyaratan umum usaha: 1) Pakta integritas; dan 2) Persetujuan lingkungan. Kemudian persyaratan khusus usaha: 1) Proposal untuk permohonan baru/Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk permohonan perpanjangan; 2) Rekomendasi/pertimbangan teknis dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis dari BBKSDA/BKSDA.

Poin kedua, dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut wajib dipenuhi dan dilampirkan oleh pemohon ketika mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri melalui sistem OSS.

Kemudian poin ketiga, ranah kewenangan BBKSDA/BKSDA dalam penerbitan dokumen persyaratan Perijinan Berusaha yaitu terkait dengan dokumen rekomendasi atau pertimbangan teknis dan BAP Persiapan Teknis yang prosesnya dilakukan secara offline di luar sistem OSS.

Point keempat dari surat edaran, tentang penerbitan dokumen persetujuan lingkungan diproses secara online melalui OSS dan tidak menjadi persyaratan dalam penerbitan rekomendasi dan BAP Persiapan Teknis.

Namun demikian, untuk menghindari potensi kendala dalam proses Perizinan Berusaha lebih lanjut melalui OSS, perlu disampaikan kepada pemohon untuk memastikan alamat yang tercantum dalam proposal/RKT (baik alamat kantor maupun alamat penampungan) seluruhnya juga tercantum dalam dokumen persetujuan lingkungan dengan kode KBLI 02209.

Point kelima, terhitung mulai tanggal 1 April 2022, dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen rekomendasi/pertimbangan teknis dan BAP Persiapan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri ada hal-hal penting.