Ditangkap KPK dan Terdakwa Korupsi, Sofyan Basir Divonis Bebas

Terkini.id, Jakarta – Mantan Dirut PT PLN persero, Sofyan Basir divonis bebas oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin 4 November 2019.

Sofyan yang sebelumnya ditahan oleh KPK dan menjadi terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dinyatakan tidak terbukti bersalah.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua,” kata hakim ketua Hariono saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019 seperti dilansir dari liputan6.

Sebelumnya, Sofyan berharap divonis bebas dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang menjeratnya.

Hal tersebut disampaikan Sofyan sesaat sebelum menghadapi sidang putusan.

“Yang terbaik, bebas,” ujar Sofyan singkat.

Sofyan enggan mengomentari lebih lanjut terkait vonis yang akan dijatuhi majelis hakim yang diketuai Hariono nanti.

Dalam sidang tuntutan tersebut, Sofyan dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mantan Direktur Utama BRI tersebut dianggap turut membantu terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Saat mendengar tuntutan jaksa, Sofyan Basir menilai, ada kreativitas yang luar biasa yang diperlihatkan KPK.

Menurut Sofyan, ada hal yang tak wajar sejak dirinya dijerat sebagai tersangka dalam perkara ini.

“Jadi memang dalam arti kata, saya merasa ada sesuatu yang tak wajar karena ini bukan proyek APBN, ini proyek betul-betul kami terima uang dari luar dalam rangka investasi masuk,” kata Sofyan Basir usai mendengar tuntutan seperti dikutip dari Antara.

Tak Terima Uang Korupsi

Sofyan mengungkapkan, seperti yang disebutkan jaksa KPK, dirinya tidak menerima sepersen pun dari proyek senilai USD 900 juta itu.

Sofyan bahkan menuduh tim lembaga antirasuah telah mengkriminalisasinya.

“Bisa dikatakan kriminalisasi,” kata Sofyan Basir.

Meski demikian, tuntutan 5 tahun dari jaksa KPK terhadap Sofyan Basir bukan tanpa alasan.

Sofyan Basir dinilai terbukti turut memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pembahasan PLTU Riau-1.

Bukan hanya itu, Sofyan Basir juga dianggap mengetahui bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham akan mendapatkan fee dari Johanes Kotjo jika perusahaan Johanes, Blackgold Natural Resources Limited diberikan kesempatan menggarap PLTU Riau-1.

Sofyan Basir juga disebut beberapa kali melakukan pertemuan dengan Eni Saragih dan Kotjo membahas proyek ini. Sofyan menyerahkan ke anak buahnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso untuk mengurus proposal yang diajukan Kotjo.

Atas bantuan Sofyan Basir, perusahaan Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni dan Idrus menerima imbalan dari Kotjo sebesar Rp 4,7 miliar.

Tindakan lainnya yang dinilai turut membantu terjadinya suap adalah penandatanganan surat persetujuan. Padahal, sebelum surat itu ditandatangani, materi harus dirapatkan dengan jajaran direksi lain di PLN.

Sementara dalam kasus ini Sofyan melangkahi prosedur tersebut. Sofyan terlebih dahulu melakukan penandatanganan surat persetujuan proyek tersebut meski materi dari surat itu belum dibahas lebih lanjut dengan jajaran direksi lainnya di PLN.

Merujuk keterangan ahli hukum Abdul Fickar Hadjar, jaksa mengatakan orang yang membantu perbuatan tindak pidana korupsi tak harus mendapatkan hasil.

“Dalam hal mereka yang turut membantu tidak harus memperoleh manfaat yang didapatkan,” ucap jaksa saat membaca analisa yuridis tuntutan Sofyan Basir.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Ekonomi

Akhir Tahun, Phinisi Point Mal Bertabur Promo

Terkini.id,Makassar – Phinisi Point tidak henti memberikan menarik bagi pengunjung setianya. Salah satunya dengan menyuguhkan sejumlah promo menarik setiap bulannya. Khusus di bulan November