Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Kemenko Polhukam mengundang Ketua KPU Balikpapan untuk menjadi narasumber dalam rapat koordinasi dengan tema penundaan Pemilu 2024. di Balikpapan, Kalimantan Timur. digelar Senin, 21 Maret 2022 besok.
Namun rencana ini lantas memantik kontroversi. Tak sedikit pihak yang mengkritik dan menentang langkah Kemenko Polhukam.
Menurut keterangan dari Eks komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, undangan rapat koordinasi pembahasan penundaan pemilu itu justru menimbulkan kecurigaan publik. Terlebih, Kemenko Polhukam tidak menjelaskan secara rinci isi acara tersebut dalam undangan yang beredar.
“Isinya kurang jelas, sehingga mudah timbul interpretasi yang keliru dari yang dimaksudkan,” kata Hadar.
Hadar juga mempertanyakan tindakan Kemenko Polhukam yang mengundang KPU Balikpapan tanpa sepengetahuan KPU RI. Ia lantas mengingatkan ihwal tata krama kelembagaan.
Menurut dia, KPU adalah lembaga yang mandiri. Jangan ditempatkan seperti di bawah lembaga/kementerian yang lain.
Sementara KPU Balikpapan juga sudah buka suara ihwal undangan rapat koordinasi tersebut. Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menegaskan, pihaknya menolak memenuhi undangan Kemenko Polhukam.
“Kalau masih tema itu (penundaan pemilu) kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Kami juga sudah minta pelaksana berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim,” kata Thoha.
Menurut Thoha, Kemenko Polhukam belum berkoordinasi dengan KPU Kalimantan Timur ketika mengundang KPU Balikpapan sebagai narasumber. Ia juga mengaku belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait rakor penundaan pemilu yang digagas Kemenko Polhukam tersebut.
Sejauh ini KPU Balikpapan sudah koordinasi dengan KPU Kalimantan Timur dan KPU RI. Saran yang ia peroleh adalah tidak menghadiri rapat koordinasi jika tema yang dibahas tetap Penundaan Pemilu 2024.
“Masalahnya nanti bisa bias lah. Berbagai macam bisa terjadi. Siapa bisa menahan jika ada opini terbentuk. Seolah-olah kemunduran jadwal pemilu jadi kehendak kami,” tegasnya.
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menyatakan pandangan serupa. Menurut Edward, Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan tersebut.
“Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta,” ujar Edward.
Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra memberi lampu hijau kepada komisioner di daerah untuk menghadiri rapat tersebut. Namun, kehadiran mereka harus menegaskan bahwa KPU berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024.
“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan Konstitusi dan perundangan yang berlaku,” kata Ilham.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.