DPR: Wakil Rakyat atau Wakil Pemerintah dan Konco-Konconya?

Terkini.id, Makassar – Untukmu yang duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari. Di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Bukan kumpulan teman- teman dekat. Apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu “setuju……”….. Begitulah penggalan lirik lagu Iwan Fals Surat buat wakil Rakyat.

Sosok Puan Maharani saat ini menjadi perbincangan publik. Perempuan yang bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Dipilihnya Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI menjadikan dia ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

Nama Puan Maharani sendiri diusulkan langsung oleh Partai PDIP Perjuangan untuk memimpin DPR RI. Hal tersebut berdasarkan bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu. Namun, masih banyak yang belum mengenal sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut.

Sebagaimana yang dikutip di Liputan6.com, 2/10/2019, Karir politik Puan terus berjalan dengan baik, Puan bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk tahun 2012 – 2014. Pada pemilu 2014, Puan Maharani kembali maju sebagai caleg di dapil Jawa Tengah V. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 dan berjalan dengan mulus menuju kursi DPR RI.

Puan Maharani lalu ditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Tak lama berselang, Saat Pak Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Puan Maharani lalu ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Usai diresmikan, Puan berjanjiakan melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Dia juga menegaskan DPR di bawah kepemimpinannya tidak akan anti-kritik, dan akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Semoga saja ini dapat terealisasi, jangan sampai paham Hoax berantai merajalela. Puan juga disebut-sebut sebagai salah satu menteri kesayangan presiden, barangkali karena statusnya sebagai putri dari Ketua Umum PDIP, partai yang melejitkan pamor Jokowi di kancah politik nasional. Maka, dalam permainan politik ini wajar.

“Puan memang mendapat perlakuan istimewa dari Jokowi. Dialah satu-satunya calon menteri yang tidak pernah dipanggil menghadap ke Istana saat seleksi menteri oleh Jokowi,” ucap Hendra Budiman. Dalam kutipan tirto.id.

Di Kabinet Kerja periode pertama, Jokowi beberapa kali melakukan bongkar-pasang menteri. Puan Maharani adalah satu-satunya Menko yang tidak pernah tersentuh reshuffle kabinet. Fakta di atas saat menjabat menteri saja, diperlakukan istemewa. Maka wajar jabatan ketua DPR RI disematkan pada beliau. Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimana kebijakan saat menjabat ketua DPR RI nanti. DPR, wakil rakyat atau wakil pemerintah dan konco-konconya?.

Puan bilang dia tidak dipanggil ke Istana karena sudah mengenal dekat Jokowi sejak lama.

“Beliau (Jokowi) memang sudah mengerti saya. Sudah sama-sama paham sifat, kekurangan, dan kelebihan,” elaknya.

Puan mengatakan menteri dari PDIP yang ditunjuk Jokowi wajib dapat restu dari Megawati.

“Harus seizin Bu Mega, tidak boleh kalau tidak mendapat restu. Pak Jokowi, kan, dari PDIP. Jadi tidak mungkin melewati Bu Mega begitu saja,” kata Puan, 23 September 2014, dikutip dari Kompas.

Dalam sistem kapitalis-sekuler tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi. Begitulah kira-kira gambarannya. Perlakuan istimewa tersebut ada apa? Atau karena ada kesepakatan sebelumnya?.

Selanjutnya penulis merasa tergelitik dengan pernyataan mbak Puan, ‘Harus seizin Bu Mega, tidak boleh kalau tidak mendapat restu’. Setau penulis, Persiden memiliki hak tertinggi dalam menentukan suatu kebijakan yang arahnya semata-mata karena rakyat. Nah, hubungannya dengan ibu Mega ada apa, kenapa mesti minta izin dulu?. Kalau begitu benar, jika julukan Indonesia dimonitori oleh para Kapitalis (pemilik modal) buktinya seperti pernyataan di atas.

Dampak persekongkolan di atas tentu berakibat melemahnya sistem imunitas atau fungsi kontrol DPR, sebab ketua DPR satu background dengan Presiden dan konco-konconya. Sosok Puan Maharani sebagai Ketua DPR apakah tetap menjadi menteri? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam seorang perempuan memimpin? Ini tidak akan di utak-atik, sebab dalam demokrasi suara rakyat lebih tinggi dibanding segalanya, walau suara Tuhan berkata lain.

Kita mengingat kembali track record PDI, partai yang sangat anti dengan Islam. Dengan diangkatnya ketua DPR dari PDI dan Presiden juga dari PDI akan bisa dipastikan bahwa Islam akan semakin terpojokkan. Tapi, penulis berharap semoga analisis ini tidak benar adanya. Kasian rakyatnya sudah menderita bertubi-tubi.

Kemudian penulis menawarkan untuk kembali berhukum atas hukum Islam. Kenapa harus dengan Islam? Karena akar dari semua permasalahan yang dihadapi bangsa ini, adalah akibat sistem sekuler yang diterapkan. Maka menyelesaikannya juga dari akar masalah yaitu sistem.

Namun, sistem sekuler ini, justru terus dipertahankan karena rezim ini tahu bahwa kekuasaan sekuler bisa menjadi jalan meraih kekayaan, juga bisa melanggengkan kepentingan kelompok dan asing yang mendukungnya (konco-konconya). Sementara sistem Islam, hanya menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk mewujudkan kemuliaan umat dibawah naungan berkah Allah swt.WallahuA’lam.

Citizen : Ika Rini Puspita

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.