Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ada banyak pejabat Papua yang mendanai para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Demikian pernyataan dari Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Atas pernyataan itu, aktivis Hak Asasi Manusia asal Papua Natalius Pigai meradang.
Natalius tak terima dengan tuduhan itu dan menyinggung niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memekarkan Provinsi Papua.
Mantan anggota Komnas HAM itu juga menuntut agar tuduhan itu segera diklarifikasi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Menuduh orang Papua trus! Separatis, KKB, Teroris kepada warga sipil di Papua. Ini tuduhan serius, nanti klarifikasi di MKD,” katanya melalui akun Twitter @NataliusPigai2 pada Rabu, 29 September 2021, dilansir Bertuahpos.
- Ahli Ekonomi dan Pegiat HAM Bicara Soal Privilege Kaesang Sebagai Anak Presiden
- Sindir Bekas Kantornya, Natalius Pigai: Komnas HAM Tidak Dipercaya Publik
- Soal Kasus Brigadir J, Natalius Pigai: Komnas HAM Kalah Cepat Dari Polisi
- Sindiran Pedas Natalius Pigai: Pengurus NU Sekarang Aneh!
- Natalius Pigai Sebut Kapolri Profesional Soal Ferdy Sambo Dinonaktifkan, Warganet: Terserah Situ Lah Pig
Ia pun kebingungan, jika memang hal itu benar terjadi, kenapa Presiden Jokowi sampai bela-belain untuk memekarkan 5 provinsi yang ada di Papua.
“Kalau begitu kenapa Jokowi, Kemendagri dan Komisi II DPR RI mau mekarkan Papua 5 Provinsi? Jakarta bodoh dong!” sambungnya.
Sebagai informasi, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua ikut membiayai gerakan terorisme KKB.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua’ pada Kamis, 23 September 2021 kemarin.
“Laporan yang masuk di komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris,” ujarnya, melansir Kompas.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.