Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Yeni Rahman menilai rencana Pemerintah Kota Makassar ihwal lelang jabatan kepala sekolah tak diperlukan untuk saat ini.
Lelang jabatan, kata dia, selain memerlukan biaya besar juga butuh banyak waktu untuk menuntaskan tahapan seleksi hingga pengumuman hasil.
Sebab itu, ia menyarankan pemerintah melakukan penghematan anggaran dan fokus pada program strategis.
“Kalau penggantian kepala sekolah karena alasan penyegaran maka tak mesti diganti. Penyegaran adalah me-refresh kembali kemampuan orang, bukan mengganti orangnya,” ujar Yeni saat dihubungi, Kamis, 18 Agustus 2022.
Seyogyanya, kata dia, pemerintah fokus pada akar masalahnya dengan menyoroti objek persoalannya, bukan mengutak-atik subjeknya. Menurutnya, salah satu persoalan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurikulum yang kerap berubah-ubah.
- Krisis Air di Wilayah Utara Kota, Komisi B DPRD Makassar Turun Langsung Cek Jaringan Pipa
- Komisi B DPRD Makassar Sidak Toko Minol dan THM, Pastikan Izin dan Pajak Tertib
- DPRD Makassar Desak Dinas Pendidikan Larang Acara Perpisahan Siswa di Luar Sekolah
- Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso
- DPRD Makassar Soroti Pentingnya Akta Kematian dalam Validitas Data Pemilih
“Bukan kurikulumnya tidak bagus tapi kita kurang sabar menunggu hasilnya,” tuturnya.
Alhasil, kata dia, siswa menjadi bingung lantaran belum tiba pada penilaian akhir namun kurikulum berubah lagi. Pada akhirnya, Yeni menilai hal itu akan berdampak terhadap gairah belajar siswa.
Yeni mengatakan perlu rentang waktu untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, terlalu naif langsung menyimpulkan bahwa kepala sekolah gagal menjalankan kurikulum.
“Setelah itu bila memang tak sesuai harapan maka baru melakukan penggantian,” tuturnya.
Di sisi lain, Yeni khawatir lelang jabatan kepala sekolah justru melahirkan orang yang tak kredibel dan menguasai bidangnya. Kasus semacam itu, kata dia, sudah sering kali terjadi.
Dia menilai bila Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memang harus melakukan penggantian kepala sekolah, maka bisa menggunakan hak prerogatif dengan melakukan penunjukan langsung.
Hak tersebut, kata dia, jauh lebih menghemat anggaran.
“Gunakan saja hak itu. Lagian untuk melakukan lelang juga kan butuh syarat khusus untuk menjadi kepala sekolah, tidak semua guru bisa jadi kepala sekolah,” paparnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.