Tanggapi Dugaan Hasil Korupsi Migor Danai Isu Tunda Pemilu, Cak Imin Sebut Sudah Tutup Buku: Usulannya Sudah Ditolak

Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal dugaan hasil korupsi minyak goreng digunakan untuk mendanai isu tunda pemilu. Cak Imin mengatakan bahwa isu tunda pemilu telah tutup buku karena mendapat penolakan dari banyak pihak.

Cak Imin menganggap isu itu telah tidak ada lagi, ia menganggap semua itu telah selesai seiring dengan penolakan masyarakat terhadap penundaan pemilu 2024.

Dia kemudian menegaskan bawah dirinya sebagai inisiator tunda pemilu tidak pernah mendengar mengenai hasil korupsi minyak goreng digunakan untuk pendanaan tunda pemilu.

“Lah, wong usulan pemilunya sudah ditolah banyak pihak, enggak jalan lah, enggak ada”, kata Cak Imin, dikutip dari laman Detik.com, Senin 25 April 2022.

“Sebagai saya yang ngusulin, saya nggak pernah dengar itu”, sambungnya.

Diwartakan sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menduga dana sawit hasil korupsi tersebut digunakan sebagai ongkos penundaan pemilu 2024.

Masinton dalam menanggapi dugaan ini meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan tersebut.

“ya saya memiliki informasi sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudia harganya dibikin mahal untuk diutamakan diekspor karena kebutuhan untuk memelihara isu penundaan pemilu itu”, kata Masinton Pasaribu, dikutip dari laman Sindonews.com.

Masinton mengaku sudah menelaah informasi tersebut, namun hingga berita ini diturunkan Masinton enggan menyebutkan sumber informasi terkait hal tersebut.

“Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi kasus korupsi ekkpor minyak goreng ini sudah ditangani Kejaksaan Agung”, sambungnya.

Lebih lanjut, Masinton mengungkapkan Deklarasi yang dibuat sejumlah oetanu plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden salah satunya dibina oleh korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit.

“Kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor dibalik yang memainkan oligopoly kartel itu. Mahal dan langkanya minyak goreng dimanfaatkan betul oleh pihak tertentu. Sedangkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak terpenuhi”, imbuhnya.

Diketahui, sebelumnya pada 20 April lalu, Masinton Pasaribu mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanks. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL” tulis Masinton melalui akun pribadinya @Masinton.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.