NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Kasus korupsi izin fasilitas ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan disinyalir terkait pengumpulan dana untuk membiayai penundaan Pemilu 2024.
Informasi tersebut diungkap oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Dia berharap informasi itu bisa digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk mengorek kasus korupsi yang langsung melibatkan Kemendag.
“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, dilansir Terkini.id dari FIN, Sabtu, 23 April 2022.
Kondisi genting karena kelangkaan bahan komoditas yang hingga memicu demontrasi justru dinikmati oleh para oligarki atau kaum pemodal.
Kata Masinton, kaum oligarki gampang sekali memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
- Soal PN Jakpus dan Penundaan Pemilu 2024, Rocky Gerung: Berani Pakde Kecam Putusan Itu?
- Tanggapan SBY Soal Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu 2024
- Anggota DPR Guspardi Tegaskan Tidak Pernah Ada Pembahasan Penundaan Pemilu di Komisi II
- Pemilu 2024 ditunda? Nurliah: 'Pilkada 2020 Berhasil dilaksanakan di Tengah Pandemi'
- Sebut Kasus Minyak Goreng Danai Penundaan Pemilu, Masinton: Itu Semua Butuh Biaya
Mereka tinggal menyiapkan uang dan bagi parpol yang menyatakan penolakan maka siap-siap akan ditinggalkan.
“Bagi mereka ini gampang. Oligarki pemodal itu bisa diitung semua kok. Informasi yang saya terima PDIP itu tinggalin saja. Tinggal itung aja duitnya disiapin,” ucapnya.
“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” tambahnya.
Siasat oligarki kapital itu bisa tampak dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi, salah satunya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan tiga periode.
Dengan berani, Masinton mengatakan perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng hingga ke akar-akarnya.
Termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu penundaan Pemilu 2024 untuk kepentingan tertentu.
Sebagai kader PDIP Masinton memang tampak beda, ia terlihat berani menentang kasus korupsi yang melibatkan kementerian yang dipimpin Mendag Lutfi itu.
Sebelumnya ia juga terlihat kontra keras dengan Menko Marves Luhut Pandjaitan soal big data yang menyatakan masyarakat menginginkan Pemilu ditunda.
Langkah PDIP dalam menolak adanya isu-isu tersebut diklaim demi menjaga konstitusi. Namun begitu, berkat menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi perbaikan reputasi PDIP di mata publik.