Masuk

Dugaan Pelanggaran Kampanye Zulkifli Hasan Tak Bisa Diproses, Pelapor: Percuma Lapor Bawaslu

Komentar

Terkini.id, Jakarta-Direktur Kata Rakyat, Alwan Ola Riantoby, pelapor kasus dugaan pelanggaran kampanye Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menyesali keputusan Bawaslu yang tidak dapat menindaklanjuti laporannya.

Untuk keputusan Bawaslu, Alwan berterima kasih dan menyatakan jargon ‘percuma lapor bawaslu’.

“Terimakasih Bawaslu RI dan pada akhirnya rakyat mengatakan PercumaLaporBawaslu,” kata Alwan kepada wartawan, Kamis 21 Juli 2022, dikutip dari trbunnews.com.

Baca Juga: Menteri Perdagangan Sebut Harga Kebutuhan Pokok di Sulsel di Bawah Rata-rata Nasional

Dia menyindir komitmen Bawaslu tentang memperkuat pengawasan partisipatif rakyat.

Komitmen ini dikatakan berbanding terbalik dengan kenyataan karena ketika rakyat secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan, Bawaslu sebenarnya berbicara tentang hal -hal yang berlawanan.

“Katanya memperkuat pengawasan partisipatif. Rakyat beri masukan begini, Bawaslu bilang begitu. Rakyat beri masukan begitu, Bawaslu bilang begini. Terus Bawaslu mau jadi apa?” katanya.

Baca Juga: Puan Maharani Akan Temui PAN Bahas Pemilu Berkualitas

“Tentu kami sebagai pelapor sangat menyayangi atas respon Bawaslu,” ujar Alwan.

Diketahui bahwa Bawaslu RI menyatakan bahwa dugaan laporan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk minyak goreng dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh ketua PAN serta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tidak memenuhi persyaratan materil.

Laporan bernomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 yang dilaporkan oleh tiga lembaga, kata rakyat, Lingkar Madani Indonesia (LIMA), dan Komite Independent Pemantau Pemilihan (KIPP) juga tidak dapat diregistrasi.

Para pelaor itu sendiri melaporkan Zulhas karena diduga melanggar Pasal 276 ayat 2 dan Pasal 492 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan dugaan pelanggaran Pasal 280 ayat 1, dan Pasal 281 ayat 1, yaitu kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatan mereka.

Baca Juga: Mie Instan Dipastikan Tidak Naik 3 Kali Lipat, Mendag: September Akan Turun Harga

“Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti,” kata Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Rabu 20 Juli 2022, dikutip dari tribunnews.com.

Keputusan itu ditentukan setelah Bawaslu melakukan studi dalam -dua laporan yang masuk.

Setelah pelaporan dikirim pada hari Selasa 19 Juli 2022, Bawaslu melakukan analisis peristiwa seperti yang dilaporkan oleh pelapor.

Analisis ini dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 35 dari undang -undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyatakan bahwa kampanye pemilihan adalah kegiatan peserta pemilihan atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

Ini diketahui berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 mengenai jadwal dan tahapan implementasi pemilihan umum tahun 2024, sampai sekarang belum ada peserta dalam pemilihan 2024 yang ditentukan oleh KPU.

Dengan demikian, tindakan yang dilaporkan seperti yang dilaporkan, tidak dapat memenuhi syarat sebagai kegiatan kampanye pemilu.

“Artinya, perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu,” ungkap Puadi.