Ekonomi Politik Dalam Regulasi Pupuk Bersubsidi

UNTUK meningkatkan produksi hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah yang sangat positif dengan memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani. 

Sayangnya memasuki bulan Maret 2021, Pupuk bersubsidi ini semakin sulit didapatkan oleh petani.

Pupuk Bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No.70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. 

Baca Juga: Pupuk Indonesia Perkuat Stok Pupuk Bersubsidi di Sulsel

Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. 

Adapun jenis pupuk bersubsidi pada pasal 3 disebutkan yaitu pupuk organik (urea, superphos, ZA,NPK) dan pupuk organik. 

Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Diperuntukan Bagi Petani Yang Telah Terakses Dalam RDKK

Dalam Permentan No.49 Tahun 2020, total alokasi pupuk subsidi pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 10,5 juta ton, antara lain terdiri dari Pupuk urea sebanyak 4,17 juta ton, SP-36 sebanyak 640.812 ton, ZA sebanyak 784.144 ton dan NPK sebanyak 2,67 juta ton.

Alokasi pupuk subsidi ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 8,9 juta ton. 

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diwajibkan memiliki Kartu Tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. 

Baca Juga: Cara Pemkab Gowa Hindari Kesalahan Teknis Pemakaian Pupuk Bersubsidi

e-RDKK ialah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun oleh anggota kelompok tani sebagai alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan / lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Kartu Tani ini berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Untuk jumlah kuota ini dilihat dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Kartu Tani ialah sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi (simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman), serta berfungsi sebagai kartu subsidi. Kartu Tani ini diperlukan petani dalam membantu produksi pertanian pada komoditas padi dan jagung. 

Kartu Tani hanya boleh dimiliki oleh anggota kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tani dengan mengumpulkan fotokopi e-KTP, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi surat tanah (sertifikat) untuk bukti bahwa status benar adanya sebagai petani.

Hingga bulan Februari tahun 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,21 juta ton.  

Adapun rincian pupuk bersubsidi yang telah disalurkan ini adalah 576.776 ton pupuk urea, 43.189 ton pupuk SP-36, 100.382 ton pupuk ZA, 413.736 ton pupuk NPK, dan 78.886 ton pupuk organik granul.  Sasaran distribusi Pupuk ini adalah seluruh petani yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 

Namun program yang sangat baik ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak kendala yang terjadi dilapangan. 

Masalah tersebut mulai dari sistem pendistribusian hingga ketersediaan pupuk dilapangan. Dalam hal distribusi misalnya, sampai pada bulan januari 2021 masih ada 57 kabupaten yang belum menerbitkan SK pupuk bersubsidi. 

Sehingga distribusi pupuk bersubsidi ini tidak sampai kepada para petani diwilayah tersebut. Masalah distribusi belum selesai muncul lagi masalah kelangkaannya. 

Peluang kelangkaan ini disebabkan karena kemampuan subsidi pemerintah disebanding dengan kebutuhan para petani. Dimana usulan e-RDKK dari seluruh daerah pada 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 mencapai 23,4 juta ton. Sementara  Kemampuan subsidi APBN 2021  hanya 10,5 Juta Ton. 

Masalah yang terjadi ini juga diperparah oleh adanya beberpa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari penimbunan sampai penyelundupan ke luar negeri. 

Seperti kasus yang terjadi di Blora, Jawa Tengah dimana terdapat oknum yang menimbun ratusan sak pupuk bersubsidi dan dijual dengan harga eceran tertinggi. 

Hal yang mirip juga terjadi di Karanganyer, dimana terdapat oknum yang menjual pupuk bersubsidi ilegal. 

Terkait dengan basahnya lahan Pupuk Bersubsidi ini, Polri menemukan setidaknya ada tujuh modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Wakapolri, Makbul Padmanegara, dalam rapat khusus membahas kelangkaan pupuk bersama pimpinan DPR dan pemerintah di Gedung DPR, memaparkan modus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi antara lain penimbunan stok, kemasan pupuk bersubsidi diganti, penyebaran isu kelangkaan pupuk, perdagangan antar pulau, penyelundupan fisik dan administrasi, pemalsuan kuota kebutuhan pupuk di daerah serta pergeseran stok dari daerah yang harganya murah ke daerah yang harganya lebih tinggi.

Agar program pupuk bersubsidi ini bisa tepat sasaran, dan benar-benar sampai kepada para petani sesuai yang diatur dalam Permentan diperlukan kerja keras dari semua pihak. 

Mulai dari Respon Pemerintah kabupaten, pendataan para petani yang akurat dilapangan, sampai penindakan yang tegas tanpa tebang pilih oleh aparat hukum. Dan yang terpenting dari semua itu adalah semua pihak harus kerja bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

Apalagi melihat keadaan sekarang dimana kita dilanda pandemi jangan sampai subsidi pupuk hanya sekedar regulasi saja, tetapi yang berada di lapangan tidak sesuai dengan regulasi yang telah pemerintah terapkan karena adanya beberapa oknum yang mengambil keuntungan dari subsidi pupuk ini. 

Padahal subsidi pupuk ini bukan hanya semata mata untuk kebutuhan tanaman saja, melainkan untuk basis ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Jika kita mampu menjaga ketahanan pangan, petani akan sejahtera, dan Indonesia pun akan semakin maju. 

Penulis: DENI ANGGREANI S (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin)

Sponsored by adnow
Bagikan