Terkini.id, Jakarta – Fadli Zon, ikut mengkritik pangkah Menteri Agama Facrul Razi yang ingin melakukan sertifikasi dai.
Politikus Partai Gerindra itu meminta sertifikasi dai dihentikan saja. Dia menilai rencana Menag tersebut telah menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah tentang pembatasan dai.
“Rencana Sertifikasi Dai oleh Menteri Agama harusnya dihentikan. Menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan bahwa pemerintah akan melakukan sensor dan pembatasan dai,” tulis Fadli Zon melalui Twitter-nya, Minggu 6 September 2020 dikutip dari suaracom.
Menurut Fadli, pemberian sertifikasi kepada pendakwah tak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para penjajah dulu.
“Bertentangan dengan konstitusi. Ini mirip cara-cara kolonial penjajah dulu,” sambung Fadli.
- HIPMI Institute Sulsel Resmi Dilantik, Usung Ekosistem Kolaboratif untuk Cetak Founder Muda Berdaya Saing Global
- MODANTARA Minta Pemerintah Tinjau Ulang Batas Potongan Platform 8 Persen
- Ramli Rahim: Tidak Ada Kegaduhan di Acara Mubes IKA Unhas, IKAFE Tetap Ikuti Sidang Pleno
- HUT Ke-23 Tahun Luwu Timur, Harmoni Pertumbuhan, Industri, dan Keberlanjutan dari Timur Indonesia
- Mubes IKA Unhas Diwarnai Kegaduhan, Utusan IKAFE Sempat Walk Out
Sementara itu, pihak Kementerian Agama meluruskan ihwal isu sertifikasi dai yang menimbulkan kontroversi tersebut.

“Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apapun,” kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam Rapat Evaluasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam di Jakarta sebagaimana dirilis situs Kementerian Agama.
Sekarang ini, Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyelenggaraan program penceramah bersertifikat.
Program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain: Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia.
Kamaruddin menjelaskan program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia.
Tahun ini, target peserta program ini adalah 8.200 penceramah, terdiri 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat.
Kementerian Agama melibatkan Lemhanas untuk memberikan penguatan pada aspek ketahanan ideologi.
Sementara keterlibatan BNPT untuk berbagi informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia.
“Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara. Sementara MUI dan ormas keagakaab adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang Agama,” kata Kamaruddin. Program ini akan digelar untuk semua agama.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
