Fakta Polemik Kebebasan Beri Kritik dan UU ITE Selama Era Jokowi

Terkini.id, Jakarta – UU ITE, Kritik dan Presiden Jokowi kerap menjadi isu perbincangan masyarakat. Apalagi dengan keluarnya pernyataan Jokowi yang mengatakan pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dihapuskan.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pengumuman melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dengan mengatakan “Masyarakat harus aktif dalam memberikan kritik atau masukan serta potensi maladministrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ujar Jokowi dalam pidatonya Selasa, 9 Februari 2021.

Akibat dari adanya pernyataan ini, banyak pihak yang justru memberikan respon sebaliknya. Mengingat banyaknya kasus seorang memberi kritik dan dijerat UU ITE.

Baca Juga: Soal Reshuffle, Jokowi Pernah Ngomong Ini Dua Bulan Lalu: Gak...

Sebaliknya, masyarakat malah ketakutan untuk turut aktif dalam memberi kritik kepada pemerintah.

Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada akhir tahu 2020 menyatakan bahwa ada sekitar 29,4 persen warga yang merasa tidak bebas dalam memberikan kritikan kepada pemerintah.

Baca Juga: Kabar Perombakan Kabinet Makin Kuat, Jokowi Sudah Diskusi dengan Wapres

Selain Komnas HAM, Lembaga IPI (Indikator Politik Indonesia) melaksanakan survei nasional dan menyatakan ada 47,7 persen warga yang setuju bahwa takut dalam menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah dan ada 21,9 persen yang menjawab sangat setuju untuk perihal yang sama

Pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia mencatat rekor paling buruk selama 14 tahun terakhir dengan membawa Indonesia menjadi negara ke-64 dengan indeks 6,3 untuk persoalan demokrasi.

Skor tersebut sejalan dengan banyaknya kasus penangkapan terhadap seorang yang mengkritisi pemerintah.

Baca Juga: Sentil Aksi Jokowi dan Risma Saat Kunjungi NTT, Pengamat: Banyak...

Menurut laporan dari Amnesty Internasional, terdapat 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE di tahun 2020

Jumlah 101 kasus merupakan jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan 6 tahun terakhir selama periode kepemimpinan Jokowi.

3 kasus diantaranya dialami oleh Ravio Putra, Jumhur Hidayat dan Ananda Badudu.

Ravio Putra merupakan seorang aktivis dan penggiat kebijakan publik. Ravio Putra lalu ramai diperbincangkan akibat ia dijerat UU ITE. Ia ditangkap akibat dugaan penyebaran pesan provokatif via WhatsApp pada April 2020.

Adapula Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat merupakan salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Ia ditangkap pada 13 Oktober 2020 akibat beberapa cuitan dalam Twitter miliknya yang dianggap menyebarkan kebencian dan melanggar UU ITE. 

Cuitan tersebut bertuliskan ‘UU memang untuk primitif, investor untuk RRT, dan pengusaha rakus’

Selain itu, ada juga Ananda Badudu, seorang musikus yang ditangkap pada 27 September 2019 karena mendalangi pengumpulan dana untuk aksi mahasiswa tolak Revisi UU. Oleh karena itu dia dijerat UU ITE karena diduga melakukan provokasi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menanggapi rencana revisi UU ITE yang diwacanakan oleh Jokowi.

Dia berpendapat bahwa sangat banyak pasal karet dalam UU ITE yang harus dihapuskan.

“Kritik lebih bebas di digital ya, itu kalau revisinya tepat. Tapi kriminalisasi karena menyuarakan pendapat di muka umum atau demonstrasi, tidak,” ucap Asfinawati dikutip dari CNNIndonesia, Selasa 16 Februari 2021.

Sponsored by adnow
Bagikan